Status Pelatih Simpang Siur karena Timnas Dicampuri Banyak Tangan

Jakarta - Penunjukan Rahmad Darmawan (RD) sebagai pelatih tim nasional Indonesia dinilai menyalahi aturan. Kondisi yang terjadi berulang kali tersebut muncul karena tim nasional dikelola dengan tidak profesional dan dicampuri banyak tangan.

Belum ada pengumuman resmi dari PSSI tekait penujukkan RD sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dalam keterangannya kemarin, pelatih yang sempat sukses bersama Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC itu menyebut sudah menyepakati kontrak yang diajukan pada dirinya.

Yang kemudian juga terasa mengganjal adalah status Luis Manuel Blanco, karena sampai sekarang juga tidak ada pengumuman soal pemberhentian orang Argentina itu. Blanco sempat dianggap memicu kontroversi saat mencoret banyak pemain yang dianggap tidak disiplin.

Keanehan terkait status pelatih timnas kembali muncul pagi ini, saat Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin meminta Blanco dipertahankan di posisinya.

Apa yang terjadi dalam kasus Blanco-RD adalah ulangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan Nil Maizar. Usai menjalani pertandingan menghadapi Irak di Kualifikasi Piala Asia, tiba-tiba Djohar Arifin Husin memperkenalkan Blanco sebagai pelatih timnas yang baru. PSSI 'menggantung' Nil karena sama sekali tidak memberi penjelasan soal statusnya, hingga hari ini.

Lebih jauh ke belakang, kondisi serupa dialami Alfred Riedl. Ketika itu Riedl diputus kontraknya secara sepihak oleh PSSI, dengan dalih kontraknya (bersama kepengurusan lama PSSI) tidak jelas.

Kontroversi mengenai pergantian pelatih timnas ini dinilai sebagai wujud pengelolaan timnas yang dilakukan secara tidak profesional. Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, menilai bahwa ada banyak pihak yang ingin mengelola timnas, yang berakibat banyak timbul gesekan.

"Proses penunjukkan pelatih timnas tidak dilakukan secara transparan. Ini juga menunjukkan bahwa manajemen timnas dikelola secara tidak profesional," ucap Bung Kus -sapaan akrab Kusnaeni- saat dihubungi detikSport, Selasa (19/3/2013) siang WIB.

Jika dilakukan sesuai prosedur, penunjukkan pelatih sejatinya dilakukan oleh Komite Eksekutif. Undangan untuk melakukan rapat tersebut juga harus diumumkan dua pekan sebelumnya.

"Undangan harus disebar dua minggu sebelumnya dengan agenda yang jelas. Tapi untuk penunjukkan pelatih (dalam kasus terakhir) tidak ada proses itu."

"Terlalu banyak 'tangan' yang merasa berhak mengurus timnas. Akibatnya malah menimbulkan banyak gesekan," imbuhnya.


(cas/din)