Polri, Akankah Beri Izin ISL?

Jakarta - Seluruh tim peserta Indonesia Super League (ISL) 2015 berniat tetap menjalankan kompetisi dan tak mengacuhkan keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Tapi akankah Kepolisian Republik Indonesia memberi izin?

Bermula dari tak kunjung turunnya izin kompetisi dari BOPI, 18 tim peserta ISL yang kecewa kemudian menggelar pertemuan yang menelurkan 'Deklarasi Bandung'. Poin utama deklarasi ini adalah menuntut PT Liga tetap menggelar kompetisi. Surat dari FIFA dalam prosesnya turut dicantumkan sebagai dasar kesepakatan para klub ini.

Keputusan BOPI menunda liga juga sejatinya bukan tanpa alasan: karena banyak syarat administrasi yang belum dipenuhi. Tapi klub-klub menilai bahwa kekurangan-kekurangan yang ada bisa disempurnakan sembari menjalani kompetisi.

Jika benar-benar nekat tak mengindahkan keputusan BOPI, maka tim-tim peserta ISL pada prosesnya bakal langsung 'menghadap' ke pihak kepolisian untuk meminta izin keramaian. Padahal secara prosedural, izin dari kepolisian seyogyanya menunggu rekomendasi dari BOPI.

"Kami akan lakukan itu (izin ke kepolisian), pasti kami akan lakukan itu. Saya pikir semua pihak pasti akan memperhatikan hal itu dengan baik. Mereka tidak terlalu terpengaruh dengan keputusan BOPI dan Menpora," ujar Sekretaris Umum Persipura Jayapura, Rocky Bebena, usai mengucapkan 'Deklarasi Bandung' mewakili 18 tim.

Nah, di sisi lain BOPI dengan didukung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan kepolisian, untuk tak mengeluarkan izin pertandingan. Sehingga menjadi menarik apabila PT Liga dan klub-klub kemudian juga nekat 'membujuk' kepolisian untuk memberikan izin. Maka bola panas pun bergulir ke kepolisian, akankah ikut nekat mencueki Menpora dan BOPI?

Kepolisian sendiri saat ini sedang dalam sorotan terkait kisruhnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana ramai diberitakan belakangan ini, calon Kepala Polri yang sempat diajukan Presiden Joko Widodo yakni Budi Gunawan, tersandung kasus rekening gendut sampai sempat berstatuskan tersangka.

Pencalonan Budi sendiri pada akhirnya ditarik oleh presiden dan digantikan dengan calon lain. Selain itu kepolisian juga dikecam atas proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Belum menghitung berbagai hal lain yang juga menjadi polemik dalam kasus ini.

Maka sangat patut dinantikan langkah kepolisian dalam kekisruhan ISL ini.

(raw/a2s)