.webp)
Setelah mengadu ke FIFA melalui surat, PSSI juga melakukan upaya lain terkait mundurnya kick-off Indonesia Super League. Mereka menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kick-off ISL, yang semula dijadwalkan digelar 20 Februari, diminta dimundurkan setidaknya dua minggu oleh Menpora Imam Nahrawi,, setelah rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tak keluar.
Atas keputusan itu PSSI dan PT Liga Indonesia selaku operator liga, melakukan beberapa langkah sebagai reaksi. Mereka sudah menyurati FIFA, mengadakan rapat darurat (di Bandung), ingin bertemu Presiden Joko Widodo, dan juga berencana melakukan judicial review Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tadi siang pihak PSSI, PT Liga Indonesia dan perwakilan klub, bertandang ke gedung DPR di Senayan, Jakarta. Mereka ditemui oleh wakil ketua DPR Bidang Korkesra Fahri Hamzah dan juga ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, untuk melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Hadir antara lain Ketua Umum PSSI Djohar Arifin, Sekjen PSSI sekaligus CEO PT Liga, Joko Driyono, Ketua Komisi Disiplin PSSI Hnca Panjaitan.
Dalam rapat dengar pendapat umum ini, Djohar mengemukakan kerugian-kerugian yang ditanggung oleh klub-klub akibat penundaan ISL.
Setelah itu, beberapa perwakilan klub seperti CEO Persebaya Surabaya Gede Widiade, Sekretaris umum Persipura Jayapura Rocky Bebena, dan juga sekretaris Persiba Balikpapan Irfan Taufik, juga mengemukakan pendapatnya.
Atas aduan yang disampaikan oleh PSSI itu, Fahri memberikan tanggapan sebagai pribadi.
"Kita tahu ini merupakan masalah yang berulang-ulang. Soal peraturan menteri soal BOPI itu saya kira ada kesalahan konsep. Ini merupakan urusan pasar, negara tidak perlu turut campur sebenarnya. Karena ini juga tidak ada uang negara," kata Fahri dalam acara RDPU di ruang Nusantara II kompleks Parlemen kawasan Senayan Jakarta, Senin (23/2) siang WIB.
"Menurut saya ini merupakan persoalan yang sederhana, tapi karena ada frame work yang berbeda jadi seolah-olah ada gangguan. Usul saya, ajak bicara menteri beri pengertian, tolong kompetisi ini bisa jalan terus.
"Kami akan bicara sama beliau (Menpora) nanti. Saya tidak tahu selain lewat sambungan telepon, kalau bisa ada pertemuan lain. Nanti dia datang, BOPI datang, saya bersedia memfasilitasi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Tersiar kabar bahwa pihak Kemenpora juga akan menyurati FIFA untuk menjelaskan duduk perkaranya, termasuk membeberkan perihal klub-klub yang belum memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti melunasi utang pemain, laporan keuangan, dan lain-lain. Diharapkan FIFA mengerti bagaimana keadaan yang sesungguhnya.
(cas/a2s)
