DetikSepakbola
Senin 13 April 2015, 14:08 WIB

Polling: Netizen Berharap Menpora Tegas pada PSSI

- detikSport
Polling: Netizen Berharap Menpora Tegas pada PSSI
Jakarta -

Sepakbola Indonesia kembali menghadirkan polemik antara pemerintah dengan PSSI. Sebuah polling online menunjukkan bahwa publik berharap Menpora Imam Narawi mengambil sebuah kebijakan yang tegas.

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai KOPI) sejak Rabu, 8 April 2015, membuat poling di situs mereka, www.uneg2politik.com, dengan pertanyaan, "demi prestasi sepakbola Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh Menpora sebagai wakil dari pemerintah?"

Hasilnya, sebagian besar netizen memilih agar pemerintah membuat kebijakan yang "galak", yaitu membekukan PSSI tanpa perlu takut sanksi FIFA. Dari 1.022 suara yang terjaring sampai hari Senin (13/4) pukul 00.00 WIB, yang memilih opsi ini sebanyak 776 vote atau 75.93%.

Pilihan terbanyak kedua (168 vote -- 16,44%) adalah agar Menpora membentuk organisasi baru untuk mengganti PSSI. Hanya 7,14% netizen yang meminta pemerintah tidak ikut campur dan tetap memercayakan sepakbola pada PSSI. Sedangkan sisanya (0,55%) menyatakan tidak mau tahu.



"Dari hasil itu analisis kami ada dua. Pertama, publik tidak percaya lagi pada pengurus PSSI saat ini. Kedua, publik sepertinya sudah sangat berharap agar sepakbola kita lebih baik dan akhirnya menyerahkannya kepada pemerintah, dalam hal ini Menpora," ujar juru bicara KedaiKOPI yang juga pengamat komunikasi dan politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (@satriohendri), Senin (13/4/2015).

"Sikap tersebut mencerminkan adanya rasa frustrasi pada masyarakat karena sepakbola kita begini-begini terus, sarat dengan masalah seperti gaji pemain yang tidak dibayarkan klub-klub, isu match fixing, mafia, timnas tak kunjung berprestasi, dan terakhir, peringkatnya di bawah Timor Leste. Mereka mungkin tahu sanksi apa yang bisa dijatuhkan FIFA, tapi mereka memilih untuk tidak memedulikannya karena mereka sudah tidak percaya lagi pada PSSI."

KedaiKOPI mengkhususkan kajiannya melalui polling online untuk menjaring opini publik netizen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Polling sebelumnya adalah mengenai penyebab melambungnya harga beras, kinerja para menteri, isu remisi buat koruptor, serta wacana reshuffle kabinet Jokowi.‎


(a2s/krs)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed