La Nyalla Akan Lapor juga ke Menko PMK dan DPR

Jakarta -

La Nyalla Matalitti tidak menganggap ada pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia akan melapor ke banyak pihak termasuk Menko PMK dan Komisi X DPR RI.

Hal itu dikatakan La Nyalla saat mengunjungi kantor Kemenpora di Jakarta, Senin (20/4/2014) siang, setelah dirinya terpilih sebagai ketua umum PSSI dari Kongres Luar Biasa di Surabaya hari Sabtu lalu. Sebelum dirinya terpilih, telah keluar lebih dulu surat keputusan Menpora yang membekukan organisasi sepakbola tersebut.

Menpora Imam Nahrawi sendiri tidak bisa ditemui La Nyalla karena sedang berada di Palembang untuk menghadiri event tinju. Ia pun memberi keterangan kepada pers, sebab apa dia tetap datang ke kantor Kemenpora.

"Yang jelas saya tetap ke sini sekalipun Kemenpora merasa sudah membekukan PSSI, dan kami juga sudah melihat suratnya dengan beberapa alasan, mulai dari SP1, SP2, dan SP3. Kami ingin dapat penjelasan langsung dari Bapak Menteri, kronologis ketiga surat teguran tersebut, dan terakhir soal akan terbentuknya tim transisi," ujarnya.

"Yang pasti kami dengan niatan baik ingin menjelaskan kepada Bapak Menpora. Kami juga ingin minta saran beliau, kalau beliau ingin beri sarang. Tapi yang jelas, PSSI hasil KLB d Surabaya kemarin sudah dinyatakan sah oleh FIFA. Semua dilakukan secara demokratis, transparan, fair play.

"Jadi, kalau ada yang merasa ingin membentuk tim transisi, kemudian menjalankan kongres, itu saya anggap perbuatan liar, dan akan saya ajukan secara hukum. Negara kita negara hukum. Kalau semua bisa seenaknya menyelenggarakan kongres yang sesuai keinginannya, ini akan jadi ramai."

La Nyalla juga mengatakan, dirinya sempat merasa akan kehilangan dukungan dalam pemilihan. Sebab, surat pembekuan Menpora tertanggal 17 April, sedangkan KLB 18 April. Dia bilang, sebelum kongres dibuka sudah terdengar isu bahwa kalau dirinya terpilih sebagai ketua umum, PSSI akan dibekukan.

"Tapi Alhamdulillah, akhirnya para voter semua solid mendukung saya. Semua jadi terbalik. Saya sekarang sengaja ke sini. Karena Menpora tidak ada, saya lanjut ke KONI, lalu ke KOI, lalu ke Bu Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), kemudian lapor ke Komisi X DPR. Kami akan laporkan semua, dan akan kami klarifikasi," ujarnya.

(cas/a2s)