FIFA dijadwalkan menggelar rapat Exco pada 24 Februari mendatang. Salah satu yang dibahas adalah mengenai hasil laporan kerja dari Komite Ad-Hoc selama ini yang diketuai oleh Agum Gumelar.
Terbentuknya Komite Ad-Hoc itu juga memunculkan pertentangan karena pemerintah yang diharapkan ikut serta menolak bergabung. Alasannya, Komite Ad-Hoc itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercapai saat digelar pertemuan antara FIFA dan AFC bersama Presiden RI Joko Widodo pada November silam untuk yang membentuk tim kecil - yang hingga saat ini juga tidak jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah berkirim surat kepada FIFA. Bahwa pemerintah memberi usul 10 poin reformasi sepakbola itu bisa dilaksanakan dan diamini oleh FIFA sebagai bekal mereka saat bersidang," ujar Imam di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.
Apa saja isi 10 poin reformasi sepakbola tersebut? Imam enggan merinci. Namun dia meminta kepada FIFA agar tugas Komite Ad-Hoc tidak hanya mementingkan sekelompok orang, tapi menjadi perantara FIFA dalam menyelesaikan sepakbola tanah air.
"Tim Ad-Hoc jangan hanya bersubkoordinasi dengan federasi (PSSI), tapi mereka bisa menjadi kepanjang tangannya FIFA. Itu yang paling penting," kata dia. (din/din)