.webp)
Menpora Imam Nahrawi meminta jaminan kepada Komite Ad-Hoc terkait dengan status pembekuan PSSI. Ia ingin agar Komite Ad-Hoc bisa menyampaikan keinginan Pemerintah kepada FIFA.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi telah mengajukan sembilan syarat agar pembekuan PSSI bisa dicabut. Selain mengajukan sembilan syarat, Menpora juga meminta jaminan kepada Tim Ad-Hoc.
Isi permintaan itu adalah, ia ingin agar Tim Kecil, yang sebelumya sudah disepakati saat audiensi perwakilan FIFA dengan Presiden RI, 2 November 2015 lalu, memiliki kedudukan hukum menggantikan Komite Ad-Hoc yang ada kini. Setelah Tim Kecil diakui FIFA, PSSI diminta memenuhi sembilan syarat yang diminta pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sebelum FIFA mengusulkan pembentukan Komite Ad-Hoc, sempat dicapai kesepakatan soal pembentukan tim khusus (Tim Kecil) untuk menjalin komunikasi dengan FIFA. Dalam kelanjutannya, Pemerintah --dalam hal ini Kemenpora-- pun memutuskan untuk tidak bergabung dengan Komite Ad-Hoc.
[Baca Juga: Pemerintah Putuskan Takkan Gabung Komite Ad-Hoc]
Berikut adalah wawancara dengan Menpora usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Selasa (2/3/2016).
Kemenpora minta jaminan ke Tim Ad-hoc. Memang Bisa?
Selama ini Bapak Agum Gumelar 'kan selalu bilang tim Ad-Hoc adalah kepanjangan tangan FIFA. Nah ini kesempatan, sampaikan.
Tapi bukannya tim Ad hoc tidak bisa menjamin?
Ya, siapa tahu. Dia mengatakan saya kepanjangan tangan FIFA, siapa tahu beliau kan punya jaringan ke sana untuk menyampaikan. Ini lho, pesan Presiden begini. Kan saling mengingatkan, jangan sampai dilupakan kesepakatan dengan Presiden (soal Tim Kecil). Kemarin jelas kok. Masa kemudian berubah kembali.
Kalau misalnya bisa dijamin, tidak tumpang tindih antara Tim Ad Hoc dengan Tim Kecil?
Tidak akan ada. Karena kesepakatan dengan presiden bentuk tim kecil.
Atau Kemungkinan dilebur jadi tim baru?
Saya tidak tahu. Maka itu yang diutus Presiden untuk ke FIFA ini mungkin saja menyempurnakan yang sudah ada. Atau bahkan sama sekali baru.
Bagimana pendapat Bapak soal ada keinginan DPR untuk pemerintah mengkaji ulang sembilan syarat untuk mencabut Surat Pembekuan PSSI?
Wajar karena ada kalanya masing-masing dari kita punya nilai subjektivitas. Maka ada syarat yang realistis dan tidak realistis artinya ada perspektif yang berbeda. Tapi kami sudah mendiskusikan ini panjang lebar. Bahwa kajian-kajian itu tpenuhi maka saya kira semua akan jaya dan hebat yang akan datang, maupun PSSI, operatornya, pemainnya.
Alasan Bapak memasukan syarat prestasi kepada Timnas. Kenapa tidak fokus ke federasi bersih dan transparan?
Karena sudah kami kasih toleransi satu tahun sejak kami dilantik dan itu belum ada report. Belum ada omongan ‘Ini loh pak kami akan memenuhi keinginan pemerintah’. Itu belum pernah. Termasuk meminta hasil diskusi Tim Ad Hoc ke Bapak Agum (Gumelar) sampai sekarang tidak ada. Padahal waktu pertemuan itu di ruang kerja saya, katanya ingin diberikan. Tapi tidak ada. Kalau saya terbuka, syarat-syarat semuanya terbuka.
Kalau dibilang syarat yang bapak ajukan untuk mencabut Surat Pembekuan PSSI terlalu mengada-ada?
Saya hormati itu.
Tapi menurut bapak syarat yang bapak ajukan itu realistis?
Reaslistis lah. Cobalah kalau kita memutuskan sesuatu ditagih. Apa bisa melakukan itu. Lihat di permukaan kemarin wong semua syarat yang dikeluarkan dianggap kosong dan tidak mau melaksanakan itu. Pokoknya kami dicabut tanpa syarat. Enak saja. Nanti kalau ada apa-apa kami disalahkan lagi.
Poinnya tidak ingin disalahkan lagi untuk kedua dan tiga kalinya?
Iya.
(mcy/roz)
