Komite Banding Dinilai Tak Transparan

Jakarta - Kinerja Komite Banding PSSI dipertanyakan. Tidak ada transparansi dan keterbukaan karena mereka mengambil keputusan secara sepihak tanpa komunikasi lebih dahulu.

Hal itu disampaikan oleh salah satu bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI, Edi Nurindra saat dihubungi, Rabu (21/9). Edi sebelumnya memang mendaftarkan diri ke Komite Pemilihan (KP)

Namun dia dinyatakan tidak lolos oleh KP karena dinilai tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, Edi mengaku bahwa dia mengajukan banding ke Komite Banding (KB) bersama 10 calon lainnya.

Tanpa pemberitahuan dan pemanggilan apapun, lanjut Edi, banding dia ditolak oleh komite yang diketuai oleh Erick Thohir tersebut. Dia juga mengetahui keputusan itu hanya melalui media.

"Saya juga tidak paham, semua persyaratan sudah saya penuhi. Seharusnya Komite Banding perlu menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Sampai saat ini saya belum menerima penjelasan atau pemanggilan," ujar Edi yang juga pengurus Kemenpora itu.

Dari daftar calon ketum PSSI, Waketum dan Exco, hanya tiga yang bandingnya dikabulkan yaitu Sarman (bakal calon ketum PSSI), Cheppy T. Wartono (bakal calon anggota Komite Eksekutif), dan Yesayas Oktavianus (bakal calon anggota Komite Eksekutif).

Sementara tujuh nama yang pengajuan bandingnya ditolak selain Edi, juga ada Eddy Sofyan, Arief Putra Wicaksono, Joseph Erwiantoro, Rhandie Arindra Ferdian, Apung Widadi, dan Gatot Achmad Supriyanto.

"Bahkan saya sempat konsultasi kekurangannya di mana dan dijelaskan. Maka saya banding, apa karena saya dari Kemenpora ya? Jadi saya ditolak,"

Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Exco yang sudah lolos dari KP, Mahfudin Nigara. Menurutnya KB tidak memiliki keterbukaan, padahal KB sejatinya memiliki kewajiban memanggil calon-calon yang mengajukan banding itu.

Dia juga menyayakan KB yang tidak memberikan penjelasan soal persyaratan menjadi pengurus PSSI. Banyak calon-calon yang dinilai tidak kompeten, justru diloloskan.

"KB itu harus transparan. Ini kan memilih Exco, waketum dan calon ketum harusnya yang dipakai yuridiksi PSSI. Nanti kalau orang main bola plastik, bisa jadi pengurus PSSI dong," kata Nigara.

"Semua pengurus di KB 'kan orang-orang besar, seharusnya sebagai orang besar azasnya keterbukaan. Harusnya diberitahu kenapa calon ini ditolak atau kenapa yang ini diterima."

"Barang kali mereka benar. Tapi kebetulan saya dulu adalah pengurus di komisi banding PSSI, kalau mau sidang banding, kami panggil orangnya, tanyakan dulu kepada yang bersangkutan baru diambil keputusan," katanya. (ads/din)