PSSI yang Baru Nantinya Diharapkan Mau Banyak Mendengar

Jakarta - Tak cuma soal calon ketua umum PSSI yang tidak boleh rangkap jabatan, tapi nantinya organisasi itu harus lebih banyak mendengar masukan dari pihak luar.

Pada tanggal 17 Oktober nanti, PSSI akan mengadakan pemilihan ketua umum baru. Beberapa calon akan saling bertarung memperebutkan kursi nomor satu di organisasi tersebut.

Salah satu calon ketua umum adalah eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko yang sejak beberapa bulan terakhir gencar mengadakan kampanye demi memuluskan jalannya menuju PSSI-1.

Acara terakhir yang digelar Moeldoko adalah temu santai dengan berbagai pihak mulai dari Pemerintah, anggota PSSI, Media, dan juga praktisi sepakbola diadakan di Hotel Sultan, Rabu (12/10) malam WIB tadi.

Dalam acara tersebut, dibicarakan banyak hal terkait sepakbola nasional utamanya bagaimana cara membawa ke arah yang lebih baik. Menurut Moeldoko, PSSI sebagai puncak dalam piramida sepakbola harus banyak mendengar dari berbagai pihak, utamanya dengan pemerintah, agar tidak terjadi friksi dan pertentangan seperti yang sudah-sudah.

"Dan yang utama, PSSI kedepan harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah dengan baik. Tidak akan ada lagi persinggungan yang menghambat sepakbola kita dan suka atau tidak mengganggu juga perekomian rakyat. Kita harus maju bersama-sama," ujar Moeldoko.

"Saya ingin mendengar, ya PSSI harus banyak mendengar," sambung Moeldoko soal janjinya jika terpilih sebagai Ketum PSSI yang baru.

Dari pihak pemerintah, ada Wiranto yang merupakan pensiunan jenderal TNI dan kini menjabat Menko Polhukam. Seraya menegaskan Pemerintah tak ingin campur tangan dalam pemilihan Ketum PSSI yang baru, Wiranto juga menyarankan agar siapapun yang terpilih nantinya tidak melakoni double job alias nyambi.

"PSSI itu adalah organisasi yang lebih tua dari negara ini. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang tidak nyambi. Artinya, orang yang bisa fokus untuk mengurusnya," tutur Wiranto yang juga pernah menjabat Ketum PB Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) itu.

"Banyak jenderal di TNI, tapi hanya sedikit yang bisa jadi Panglima TNI. Dan setiap panglima itu jelas sudah teruji. Nah, PSSI yang besar itu harus dipimpin oleh orang yang sudah teruji," tambah Wiranto.

"Orang yang telah teruji itu pasti bisa sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan dengan baik."

"Itu tidak mungkin! Presiden pasti netral dan pasti memberikan dukungan pada siapa pun! Begitulah sifat kenegarawanan seorang presiden," tandas Wiranto seraya menyanggah kabar bahwa Presiden Joko Widodo mendukung salah satu calon.


(mrp/nds)