Ketum Induk Olahraga Tak Boleh Rangkap Jabatan, Edy Rahmayadi: Tak Ada Hukum Dilanggar

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi meminta ketua umum cabang olahraga tidak rangkap jabatan. Calon Ketum PSSI, Edy Rahmayadi, menegaskan tidak ada aturan dilanggar terkait hal itu.

Letjen Edy menjadi salah satu calon Ketum PSSI yang bakal bersaing di kongres 10 November mendatang. Selain maju sebagai calon orang nomor satu di PSSI, Edy memang sudah memangku jabatan sebagai Pangkostrad.

Kondisi tersebut sempat mendapatkan perhatian dari beberapa pihak. Menpora Imam Nahrawi juga mengimbau agar pengurus atau pemimpin cabor tak merangkap jabatan, termasuk menjadi Ketum PSSI. Ditanya pendapatnya soal hal itu, Edy menyebut kalau tidak ada aturan hukum yang dilanggar.

"Itu kan isu, Indonesia kan mengenal regulasi, mengenal hukum. Kalau hukum tidak memperbolehkan, baru kita tidak boleh. Tapi kalau cuma isu, ada seribu isu tiap harinya," ujar Edy saat ditemui, Jumat (28/10).

"Sebetulnya sepakbola tidak ribet tapi dibikin ribet. Bola kaki ini milik rakyat Indonesia bukan hanya milik Ketua umum PSSI sehingga kedaulatan sepakbola dikembalikan pada rakyat. Yang tidak berurusan dengan sepabola tidak boleh dekat-dekat. Gampang memisahkan sepakbola dengan politik. Bagaimana maunya kita," lanjut dia.

Edy juga menegaskan bahwa PSSI memang harus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun sepakbola. Hal itu yang akan diterapkannya jika dia terpilih menjadi Ketum PSSI.

"PSSI tak bersinergi dengan pemerintah? semua yang hidup di Indonesia ini harus bersinergi dengan pimpinan yang ada dengan formal dan institusional. Pemerintah yang memiliki wewenang jadi omong kosong bisa berbuat sesuatu tanpa sinergi di republik ini. Walau punya induk sendiri, FIFA tapi tetap harus taat pada pemerintah," tegasnya. (ads/din)