Respons Menpora terhadap Kontroversi di Liga 1 dan Liga 2

Respons Menpora terhadap Kontroversi di Liga 1 dan Liga 2

Mercy Raya - Sepakbola
Jumat, 10 Nov 2017 10:45 WIB
Ketidakpastian status gelar juara Bhayangkara FC menjadi salah satu kontroversi Liga 1 (Foto: Saiful Bahri/ANTARA FOTO)
Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi merespons sejumlah kontroversi yang hadir di periode akhir penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2. Ada empat poin yang ditekankan.

Empat hal itu tertuang dalam surat dengan Nomor 11.9.1/MENPORA/XI/2017 yang dikirim Menpora kepada Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi, tertanggal 9 November. Surat ini juga ditembuskan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT. LIB), yang merupakan operator dari kompetisi Liga 1 dan Liga 2.

"Berdasarkan berbagai informasi yang kami terima, meskipun kami bisa memahami tingkat kesulitan yang dihadapi PSSI dan PT LIB, namun demikian sangat disayangkan banyak kontroversi yang sesungguhnya tidak perlu terjadi, dan atau dapat diminimalisasi, mengingat harapan Pemerintah, FIFA, AFC, dan masyarakat umum demikian tingginya pada pengurus PSSI saat ini," demikian petikan surat itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa kontroversi terjadi di jelang pekan-pekan terakhir kompetisi. Di Liga 1 ada kasus yang melibatkan Mitra Kukar dan Bhayangkara FC, yang berimbas pada nasib Bali United sebagai salah satu kandidat juara.

Sementara di Liga 2 terjadi masalah dengan kemunculan pertandingan playoff. Sementara sejak awal musim, regulasi yang tidak konsisten dan jadwal tanding klub jadi masalah yang dirasa mengganggu.

Atas alasan tersebut Menpora meminta kontroversi-kontrovesri tidak terjadi lagi di laga pekan-pekan terakhir Liga 1 dan Liga 2.

"Pemerintah menginginkan agar PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator menyelenggarakan laga-laga menentukan dengan sebaik-baiknya, mengedepankan fairplay , menjunjung tinggi asas kompetisi yang sehat dan terbuka," ucap Imam Nahrawi dalam rilis yang diterima detikSport.

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus menyelamatkan perhelatan Liga 1 dan Liga 2 dari kontroversi lanjutan, pemerintah mendesak PSSI dan PT Liga Indonesia Baru melakukam beberapa hal sebagai berikut.

1. Harus melaksanakan seluruh laga akhir (baik Liga 1 maupun laga terakhir setiap grup di 8 besar di Liga 2) serentak dalam waktu yang bersamaan.

2. Harus menayangkan secara live atau streaming seluruh laga yang akan menentukan juara dan degradasi.

3. Tidak ada lagi melakukan perubahan sanksi/hukuman atau law of game secara tiba-tiba/mendadak atau secara tidak konsisten, karena berpotensi mencederai kepercayaan publik pada kualitas kompetisi yang diadakan oleh PSSI dan PT LIB.

4. Menyampaikan laporan secara lengkap kepada pemerintah sesegera mungkin usai selesainya kompetisi Liga 1 dan Liga 2," demikian Imam memaparkan. (mcy/krs)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads