Jakarta - Ketua Bidang Tim Nasional Mohammad Zein menganggap salah alamat apabila PSSI diadukan ke Komisi Nasional (Komnas) HAM oleh mantan kapten timnas U-20, Bobby Satria.Dijelaskan Zein kepada wartawan di sekretariat PSSI di Jakarta, Selasa (14/6/2005) sore, pengaduan yang dilayangkan ayah Bobby ke komnas HAM pada akhir April lalu itu tidak pada tempatnya. Ia mengatakan, PSSI merupakan organisasi yang berada di bawah naungan FIFA dan memiliki aturan tersendiri. Jika ada pemain yang tidak puas terhadap sesuatu, misalnya soal kontrak, yang bersangkutan bisa mengadukannya ke pengadilan olahraga CAS (Court of Arbitration for Sport)."Salah alamat jika Bobby membawa masalah ini ke jalur hukum (Komnas HAM). Karena PSSI merupakan anggota FIFA, maka FIFA-lah yang berhak menghukum dan memfasilitasi masalah. Ada peraturannya," ujar M. Zein."Contohnya, kalau ada perkelahian pemain, kasus itu bukan dibawa ke polisi, melainkan diselesaikan antarorganisasi atau klub," tambahnya.Pada April lalu nasrun, ayah Bobby Satria, mengadukan PSSI ke Komnas HAM karena merasa ada hal yang merugikan pada nasib karir anaknya. Ketika itu PSSI melarang Bobby tampil di Liga Djarum bersama Persita Tangerang dan mengharuskannya bergabung dengan Persiba Bantul.Pelanggaran lain yang dilaporkan Nasrun adalah sehubungan janji PSSI untuk menanggung biaya pendidikan dan perawatan kesehatan sewaktu Bobby membela timnas U-20 di Piala Asia U-20 September 2004 di Malaysia.PSSI dianggap telah melakukan pelanggaran HAM saat menghalangi niat orangtua Bobby menyekolahkan anaknya atas biaya sendiri. Pasalnya, Bobby dipaksa bermain untuk Persiba yang tidak memiliki fasilitas pendidikan untuk pemainnya.Selain itu PSSI dinilai telah melanggar hak atas pengobatan yang seharusnya diterima Bobby. Soalnya, saat cedera setelah memperkuat timnas U-20 di Malaysia, PSSI tidak melaksanakan janjinya dengan baik dalam merawat dan mengobati cedera tersebut. Hari Senin kemarin Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Kaharuddin Syah dan Sekretaris Bidang Tehnik dan Tim Nasional (BTN) Muhardi memenuhi panggilan Komnas HAM dan dimintai keterangannya selama hampir tiga jam oleh tiga anggota Sub Komisi Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).
(a2s/)
.webp)
