Kata Dirut GBK soal Permintaan PSSI Lapangan ABC Tidak Disewakan

Mercy Raya - Sepakbola
Kamis, 18 Jun 2020 18:50 WIB
Sesi Latihan Terakhir Timnas U-22

Tim nasional U-22 Indonesia menggelar sesi latihan terakhir di Lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (14/2/2019). Sesi latihan yang diikuti 23 pemain ini merupakan sesi latihan terakhir jelang TImnas U-22 mengikuti ajang Piala AFF U-22 2019 di Kamboja, yang berlangsung pada 17-26 Februari. Grandyos Zafna/detikcom
PPK GBK menanggai pemintaan PSSI terkait lapangan ABC dan stadion Madya menuju Piala Dunia U-20 2021. (Foto: detikocm/Rengga Sancaya)
Jakarta -

Direktur Utama PPK GBK, Winarto, mengomentari soal keinginan PSSI agar lapangan ABC dan stadion Madya di GBK tidak disewakan kepada publik. Apa katanya?

PSSI sempat membeberkan sejumlah permintaan saat melaporkan perkembangan persiapan Piala Dunia U-20 2021. Mereka meminta agar lapangan ABC dan stadion Madya untuk tidak disewakan mulai Juli hingga pesta bola sejagat usia muda tersebut dimulai.

Saat itu, Menpora Zainudin Amali memilih menghormati kebutuhan PSSI. Dia akan membantu tapi untuk memutuskan bisa atau tidak disewakan, bukan pada kewenangannya dalam memutuskan. Tapi PPK GBK.

Akan tetapi PPK GBK sudah mendengar tapi tidak bisa memutuskan. Pasalnya, belum ada pengajuan resmi dari PSSI maupun Kemenpora.

"Ya, kami belum ada apa-apa. Mereka juga belum mengontak kami. Mungkin dia juga kontak Menpora. Tapi Menpora juga belum mengontak kami. Ya, hanya statment-statment (permintaan) itu tidak ada apa," kata Winarto kepada detikSport, Kamis (18/6/2020).

Menurut Winarto, peluang untuk mengizinkan penggunaan lapangan ABC dengan stadion Madya sebagai pelatnas timnas Indonesia terbuka. Akan tetapi ada aturan yang juga harus dipatuhi oleh si peminjam.

"Ada aturannya. Ada tata kelolanya, ada peraturan menterinya, ada tarifnya, dan itu diikuti semua. Kemarin kan Asian Games saja bayar. Ya (artinya) pemerintah dengan pemerintah saja mengikuti aturan. Kemendikbud saja pakai Istora, mereka membayar," ujar dia.

Andai kata, PSSI ternyata ingin menggunakan fasilitas pelatnas nol rupiah. Itu juga tidak bisa semata-mata bisa dilakukan. Winarto menjelaskan harus ada Surat Keputusan (SK) dari Kemenpora.

"Iya betul (nol rupiah). Itu masih tetap berlaku tapi harus tetapkan juga dong mana pelatnasnya? Atletnya saja belum ada sekarang? Yang melatih siapa? Yang mau dilatih siapa, harus jelas, dan itu belum dilakukan dan belum ada pengajuan dari PSSI," dia menjelaskan.

"Kami welcome mengikuti aturan yang berlaku. Kalau pelatnas itu mewakili negara pasti Kemenpora kan menetapkan. Kita hormati. contoh pelatnas yang lain juga begitu," tegas Winarto.



Simak Video "Eksekusi Pembobol Bank BUMD Rp 548 M ke Lapas Sukamiskin"
[Gambas:Video 20detik]
(mcy/cas)