.webp)
PT Liga Indonesia Baru (LIB) menunggu surat balasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait izin Shopee Liga 1 dan Liga 2 2020.
Belum ada kepastian pemberian izin kompetisi dari Polri terhadap rencana PSSI dan PT LIB untuk melanjutkan Shopee Liga 1 dan Liga 2. Adapun PSSI berharap Liga 1 bisa dilanjutkan pada 1 November, setelah kick off pada 1 Oktober lalu batal terlaksana.
Langkah-langkah pendekatan kepada Polri sudah dilakukan dari PSSI maupun PT LIB untuk mewujudkan niatan menggelar lanjutan kompetisi. Pertama melalui pertemuan yang kemudian dilanjutkan dengan surat resmi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami dan PSSI sudah melakukan pertemuan dengan Polri. Dalam pertemuan itu, kami menjelaskan rencana digelarnya kembali kompetisi," kata Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita, kepada wartawan.
"Kami juga menyakinkan mereka bahwa kompetisi digelar tanpa penonton dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setelah pertemuan itu, lima hari yang lalu PSSI mengirimkan surat ke Polri untuk menanyakan status kompetisi," ujarnya menambahkan.
Sampai saat ini, belum ada jawaban dari Polri untuk menanggapi surat dari PT LIB itu. Padahal 1 November, yang rencananya menjadi gong kompetisi Shopee Liga 1 lanjut lagi, sudah kurang dari sepekan.
Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar kompetisi Shopee Liga 1 dan Liga 2 akan kembali batal terlaksana pada November mendatang. Meski begitu, PSSI sudah masih punya dua opsi, yakni melanjutkan kompetisi pada Desember atau Januari 2021.
"Dalam surat tersebut berisi tentang harapan agar kompetisi bisa digelar dalam waktu dekat. Surat tersebut sampai sekarang belum juga dibalas oleh Polri," tutur Akhmad Hadian.
"Saya tidak tahu kenapa mereka belum membalas. Kami harap mereka segera merespons," ucapnya lagi.
Polri sudah membuat pernyataan bahwa mereka tak akan memberi rekomendasi penyelenggaraan kompetisi. Pernyataan Polri itu terkait deklarasi 18 klub Shopee Liga 1 yang ingin kompetisi dilanjutkan setelah menggelar rapat extraordinary di Yogyakarta, 13 Oktober lalu.
(krs/rin)
