Pemerintah Hati-hati Tak Mau Intervensi Terlalu dalam ke PSSI

Pemerintah Indonesia turun membenahi sepakbola Indonesia seusai Tragedi Kanjuruhan. Tapi tetap akan berhati-hati untuk tak intervensi terlalu dalam.

Keterlibatan pemerintah adalah munculnya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang ditugasi untuk investigasi Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, ada juga Tim Task Force Transformasi yang berisi unsur FIFA, AFC, pemerintah, dan PSSI.

Presiden RI Joko Widodo mengawali keterlibatan pemerintah dengan menjalin komunikasi dengan FIFA. Ia juga meminta PSSI untuk menghentikan sementara kompetisi sepakbola sampai evaluasi total dilakukan dalam penyelenggaraan sepakbola dalam negeri.

Meski begitu, tetap ada rambu-rambu yang mesti tetap diperhatikan pemerintah. Jika tidak, bukan tidak mungkin sanksi FIFA akan dijatuhkan buat Indonesia.

"Pak Presiden (Jokowi) menyampaikan kami harus berhati-hati betul, jangan sampai ini kami bertabrakan dengan federasi internasional (FIFA). Jadi pemerintah sadar betul di mana area yang bisa dimasuki pemerintah dan di mana yang tidak," kata Menpora Zainudin Amali kepada wartawan, Jumat (15/10/2022).

"Yang pasti pemerintah akan segera menindaklanjuti mana yang menjadi area pemerintah. Kalau yang di luar area pemerintah tentu harus hati-hati betul, jangan sampai salah menindaklanjuti kemudian berakibat ada federasi internasional (FIFA) menilai bahwa kami sudah campur tangan," ujarnya.

Kemarin, Jumat (14/10), TGIPF sudah menyerahkan hasil investigasinya kepada Jokowi. Ada rekomendasi kepada Ketua Umum PSSI beserta jajaran Komite Eksekutif (Exco) untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.

Soal itu, pemerintah tak bisa memaksakan pengurus PSSI untuk mengundurkan diri. Keputusan tetap akan berada di tangan para pengurus soal kelanjutan mereka di federasi.

Kita tdk bs memaksa mereka berhenti scr hukum. Pemberhentian adl mekanisme PSSI yg tak bs diintervensi. To kalau mereka melakukan langkah krn tanggungjawab moral dan etik, termasuk mundur, di organisasi mana pun bs. Maka kita bilang tanggungjawab moral, bkn tanggungjawab hukum. https://t.co/zXlqMoNrSo

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 15, 2022

Ada juga beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang bisa langsung dikerjakan pemerintah. Misalnya pembaruan aturan soal pengamanan buat aparat ataupun renovasi stadion untuk mencapai standar internasional yang dibebankan kepada KemenPUPR.

"Yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, itu segera akan dijalankan. Menteri PUPR harus melakukan apa, Menpora harus melakukan apa, Polri harus melakukan apa," tutur Amali.

"Tetapi kalau ada area yang pemerintah tidak bisa masuk, tentu itu tidak akan dimasuki pemerintah," ucapnya.