.webp)
PSSI kembali membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Tugas mereka dinilai semestinya permanen, bukan sementara.
PSSI mengumumkan susunan Satgas Antimafia Bola, Rabu (20/9/2023). Maruarar Sirait menjadi ketuanya, dibantu oleh Najwa Shihab, Akmal Marhali hingga Ardan Adiperdana.
Salah satu kelompok pencinta sepakbola nasional, Save Our Soccer, merespons pembentukan itu. Lewat founder-nya, Apung Widadi, mengungkapkan beberapa catatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu. Rekam jejak dari pengurus secara garis besar kurang mempunyai bukti kerja pemberantasan AntiMafia bola hingga proses penindakan. Sebagian besar adalah penerima informasi yang kemudian mengungkap ke Media. Sangat disesalkan adanya politisi dalam satgas tersebut sehingga rawan tendensi politik jelang pemilu 2024," kata Apung dalam rilis yang diterima detikSport.
"Dua. Komposisi: terkait komposisi, kurang optimal dengan tidak adanya unsur penegak hukum dalam satgas Antimafia bola tersebut. Tidak mempunyai keahlian penyidikan, penyelidikan dan penindakan. Sehingga, dapat diukur kinerja satgas ini kemungkinan hanya sebatas pencitraan pemberantasan mafia bola."
"Tiga. Program kerja: tidak jelas apa rencana target dan program kerja dari satgas antimafia bola ini. Tujuannya apa, target berapa lama, dan pertanggungjawabannya seperti apa kepada siapa," kata dia menambahkan.
Satgas Adhoc bukan barang baru di sepakbola Indonesia. Salah satunya adalah Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Berkaca pada beberapa satgas yang pernah ada, SOS pun memberi saran.
"Dengan berdasar pada hal hal di atas, SOS berpendapat, satgas-satgas dadakan bersifat adhoc semacam ini sudah bisa ditebak hasilnya. Ramai diawal, proses tergesa gesa dan bisa ditebak hasil kurang maksimal hanya sebatas laporan," kata Apung.
"Oleh karena itu, SOS mengusulkan bahwa terkait Antimafia Bola seharusnya secara kelembagaan bersifat permanen di struktur pasi bukan bersifat adhoc (sementara). Hal ini penting terkait seberapa jauh keseriusan pemberantasan mafia bola dan pembangunan reformasi sepakbola yang lebih sistemik. Jika permanen, anggaran operasional jelas, kerjanya fokus, programnya terukur, laporan setiap saat, dan penegakan hukumnya lebih jelas : laporan, penyidikan, penyelidikan sampai penegakan hukum. Pertanggungjawaban ke masyarakat juga harus transparan dan akuntabel."
"Secara kelembagaan harusnya melekat di PSSI langsung di bawah Ketua/wakil ketua. Non Komite Etik. Unsurnya: masyarakat, akademisi, penegak hukum. Diisi oleh orang orang yang mempunyai spesialisasi dan track record pemberantasan Antimafia Bola," kata dia menambahkan.
(cas/ran)
