Adhyaksa Minta Nurdin Mundur

Jakarta - PSSI berdalih kalau deadline yang ditetapkan FIFA hanya untuk mengganti statuta. Namun pergantian puncak pimpinan PSSI dipastikan akan terjadi menyusul lampu hijau yang diberikan FIFA pada pemerintah.

Pekan lalu FIFA mengirimkan surat teguran untuk kesekian kali yang meminta PSSI melakukan perubahan statuta dan mengadakan pemilihan ketua umum baru. Namun otoritas sepakbola tertinggi di Indonesia malah berdalih kalau surat tersebut hanya berisi perintah penggantian statuta.

Dalih tersebut dibantah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang juga menerima surat yang sama. Dalam wawancaranya pada detiksport, Selasa (19/2/2008), Adyaksa dengan tegas menyebut keharusan adanya pemilihan ketua umum baru selain perubahan statuta.

"Saya baca sendiri kok, di surat itu ada tulisan new ellection, harus ada pemilihan (ketua umum) baru. Nurdin Halid harusnya mengundurkan diri demi pekembangan sepakbola nasional," ungkap Adhyaksa melalui sambungan telepon.

Dilanjutkan Adhyaksa, surat yang diterimanya dari FIFA itu merupakan lampu hijau bagi pemerintah untuk "mengurusi" PSSI, walaupun selama ini FIFA memang melarang asosiasi sepakbola yang dinaunginya diintervensi pemerintah.

Di PSSI sendiri kini terjadi perbedaan penafsiran terhadap surat FIFA tersebut. Dali Taher yang merupakan ketua tim perubahan statuta pekan lalu menyebut kalau surat tersebut hanya berisi keharusan mengubah statuta. Padahal Sekjen PSSI, Nugraha Besoes, di situs resmi FIFA justru mengatakan surat tersebut juga berisi keharusan melakukan penggantian ketua umum setelah lebih dulu mengubah statuta.

Untuk itulah Menegpora berencana memanggil PSSI hari Rabu (20/2/2008) besok, untuk mendengar penafsiran mereka soal surat dari FIFA.

"Komite Asosiasi FIFA menetapkan panduan waktu selama tiga bulan untuk mengubah statuta, dan tiga bulan lagi untuk melakukan pemilihan ketua umum. Kalau ada penafsiran yang berbeda, pemerintah akan meminta keterangan lebih lanjut ke FIFA," tegas Adhyaksa.

"Pemerintah menghargai visi 2020, tapi dengan kondisi yang terkait hukum jelas tidak bisa. Saya sudah meminta Nurdin mundur, melalui Nugraha. PSSI harusnya tahu diri kalau mengurus itu tidak bisa dari dalam (penjara)," pungkasnya. (din/a2s)