Hal tersebut ditegaskan Menegpora Adhyaksa Dault kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan pengurus PSSI di kantornya di Jl. Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2008).
Sebagaimana surat FIFA kepada PSSI tertanggal 5 Februari, Adhyaksa meminta PSSI segera menyelesaikan penyesuaian Pedoman Dasar organisasi berdasarkan statuta FIFA selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan. Setelah itu pemilihan ulang ketua umum tak bisa dielakkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menegpora juga diinformasikan bahwa dalam surat tersebut tidak dicantumkan keharusan mengganti ketua umum yang saat ini sedang di penjara, Nurdin Halid.
"Itu sebabnya saya minta mereka terus mengadakan koordinasi dengan FIFA. Buat pemerintah yang penting PSSI tidak diskorsing apalagi dicoret keanggotaannya. Ini yang kami tidak mau," tukas Adhyaksa.
Jika hal tersebut sampai terjadi, sambung Adhyaksa, pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban dari PSSI. Bahkan PSSI bisa dikenakan hukuman pidana. "Ya, pidana!" seru Menegpora.
Mengenai sejauh mana yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberi tekanan kepada PSSI terutama terkait status Nurdin, Adhyaksa mengatakan dirinya hanya bisa berkali-kali meminta yang bersangkutan mengundurkan diri demi kepentingan bangsa.
"Kami tidak bisa melakukan intervensi, tapi hanya meminta PSSI memenuhi keinginan FIFA tersebut," katanya. "Saya tidak ingin seperti kasus di Spanyol."
Baru-baru ini FIFA mengancam melarang Spanyol mengikuti semua kompetisi internasional apabila pemerintah negara itu mencampuri urusan federasi sepakbola Spanyol (RFEF), dengan meminta diadakan pemilihan ketua baru sebelum digelarnya Olimpiade 2008.
(a2s/din)











































