.webp)
Demikian antara lain hasil pertemuan JK dengan Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Imam Nahrawi, dan juga ketua umum KOI Rita Subowo, serta ketua kehormatan PSSI, Agum Gumeler, di Istana Wapres di Jln. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
"Ya tadi sudah bertemu dengan Menpora dan PSSI, dengan didampingi Pak Agum dan Bu Rita. Kami membahas masalah sepakbola nasional, dan tentu juga di sini dalam hal organisasi PSSI," ujar JK dalam keterangan persnya.
"Tadi disepakati, yang pertama, sepakbola nasional harus tetap jalan. Kompetisi harus berjalan dengan baik. Tentu karena itulah maka PSSI harus aktif lagi. PSSI ini sekarang sedang proses melaporkan ke Istana Presiden. Tapi insyaallah sore ini sudah beres."
Ditanya apakah itu berarti Menpora akan mencabut SK pembekuan PSSI, JK menjawab:
"Tentu proses setelah itu, melapor dulu. Kalau dari saya sudah. Mudah-mudahan hari ini selesai, sebentar lagi."
JK menegaskan bahwa urusan sepakbola tetap harus diserahkan kepada PSSI. Tim transisi bentukan Kemenpora juga tidak perlu ditiadakan, melainkan bisa menjalankan fungsi pengawasan.
"PSSI tidak perlu minta persetujuannya 'kan. Yang penting, keinginan kita semua agar sepakbola nasional kita kembali bergerak, kembali berkompetisi, liga tetap jalan, pertandingan ada, semua tetap jalan seperti biasa. PSSI 'kan menerima saja peraturan itu, dan memang di sini tim transisi akan berfungsi sebagai mengevaluasi persepakbolaan nasional. Tim transisi mengawasi persepakbolaan nasional termasuk PSSI.
"(Bentuk pengawasan terhadap PSSI) ya harus sesuai dengan aturan. Jangan macam-macam, pengaturan pemain. Masih banyak lah. Sesuai aturan saja," papar JK yang juga politisi senior dari Partai Golkar itu.
Ia menambahkan, jika SK pembekuan PSSI dicabut, maka hal-hal lain terkait kompetisi akan lebih mudah untuk dilanjutkan, misalnya soal izin pertandingan.
"Otomatis kalau sudah dicabut nanti... eh, direvisi, karena tidak ada kata pembekuan. Setelah direvisi, tentu otomatis polisi mengizinkan. Maka, selesailah itu persoalan."
Termasuk juga, kata JK, soal proses gugatan hukum yang dilakukan PSSI terhadap Kemenpora melalui PTUN. [Baca juga: PSSI Dibekukan, Jokowi: Saya Dukung Menpora]
PSSI, simpul JK, harus dilanjutkan termasuk dengan pengurus yang terpilih pada Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 18 April lalu.
"Otomatis. 'Kan dipilih secara demokratis. Nanti tentu La Nyalla akan dinilai dari prestasinya di PSSI. Tentu yang menilai adalah anggota dan juga ketua kehormatan," ucapnya.
(Muhammad Taufiqqurahman/Andi Abdullah Sururi)
