Satgas Anti Mafia Bola Jamin Bebas dari Kepentingan Politik

Jakarta - Satgas Anti Mafia Bola sedang mengusut kasus pengaturan skor. Satuan yang digagas Kepolisian Republik Indonesia itu menjamin bebas dari kepentingan politik.

Satgas Anti Mafia Bola digagas Polri sejak Desember 2018. Dalam waktu dua bulan terakhir, Satgas sudah menjaring 16 tersangka pengaturan skor.

Dari ke-16 tersangka itu, menyeret nama-nama penting di tubuh PSSI. Beberapa anggota Executive Committee-nya seperti Hidayat dan Johar Lin Eng sudah menjadi tersangka.

Baca juga: Hidayat Tersangka Dugaan Pengaturan Skor karena Terima Uang PSS Sleman

Dalam prosesnya, Satgas juga menjadikan Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, tersangka dalam kasus perusakan alat bukti pengaturan skor. Tak ayal, Kongres Luar Biasa PSSI pun akan digelar untuk mencari ketua umum baru.

Beberapa nama seperti Erick Thohir, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar sempat dikaitkan menjadi ketua umum. Seperti diketahui, keempatnya lebih dikenal sebagai tokoh politik, yang kini peluangnya mengisi kursi ketua umum terbuka berkat kinerja Satgas mempreteli para mafia bola di Indonesia.

Baca juga: Ketua PSSI Harus Terbuka, Punya Uang Banyak, dan Tak Disetir Politik

Dengan durasi kerja sepanjang enam bulan, dibentuk pada Desember, Satgas pun dikaitkan dengan agenda politik, pemilihan presiden, yang digulirkan pada April 2019. Tapi, Satgas yang dipimpin oleh Brigjen Hendro Pandowo (Karo Provos Polri) itu menolak jika kinerja mereka dianggap bermotif politik. Satgas menjamin mereka bekerja profesional dan bergerak sesuai fakta hukum yang ada.

"Kasatgas (Ketua Satgas) sudah menyampaikan, bahwa kebijakan Satgas melakukan penyidikan ini berdasarkan fakta hukum, jadi tidak ada kaitannya dengan muatan-muatan politik tertentu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kepada detikSport.

"Jadi kami profesional di situ. Kemudian kami juga memiliki komitmen yang kuat, intinya bahwa agar match fixing atau pengaturan skor, yang ada di liga-liga Indonesia, baik Liga 3, Liga 2, Liga 1, maupun pertandingan berskala internasional, tidak bisa dilakukan di Indonesia lagi," ujar Dedi di kantor detikcom.

"Kami mengharapkan betul-betul persepakbolaan Indonesia itu maju, punya prestasi yang bagus, dan memiliki integritas yang kuat. Kami sangat mengharapkan, bahwa prestasi Indonesia ini bisa berbicara di kancah internasional, bukan domestik lagi," Dedi menjelaskan.

Baca juga: Umuh Usul KLB PSSI di Bandung

Soal Mafia Bola, Jokowi: Selesaikan Sampai Tuntas! (yna/fem)