Persepayah

Den Haag - Ini masih soal kasus mundurnya Persebaya Surabaya dari sisa babak 8 Besar Liga Djarum Indonesia 2005, yang sesungguhnya menambahkan preseden buruk buat persepakbolaan tanah air.UEFA bahkan pernah mem-blacklist sepakbola Inggris dan Liverpool selama lima tahun. Komdis PSSI harus zakelijk, sebab kalau tidak sepakbola nasional akan selalu menjadi mainan para baron salah zaman.Setelah 'digedok' sanksi dua tahun, manajemen Persebaya guncang. Sampai menyebut-nyebut mau minta tolong presiden segala. Padahal ketika ngambek mundur, gara-gara tak ada peluang untuk juara dan memble dengan cuma satu angka, manajemen dengan pongah menyatakan sudah siap dengan segala risikonya. Bahkan upaya kontak dari PSSI melalui ponsel tidak mereka gubris. Piala Presiden malah terkesan disepelekan. Lambang supremasi tertinggi yang diperebutkan itu dikembalikan, bukan ke tangan otoritas asal, melainkan dititipkan.Yang menonjol, gaya walikota Surabaya memerintahkan untuk pulang, itu mirip perintah seorang kaisar. Payahnya, manajemen Persebaya bukannya kritis mengingatkan walikota apa nanti risikonya terhadap klub, tapi malah membanggakan perintah itu dengan menunjukkan kepada wartawan. Di Surabaya walikota Bambang Dwi Hartono boleh saja punya kekuasaan besar ala kaisar, tapi dalam dunia sepakbola ada FIFA dan kepanjangan tangannya, yang memiliki kekuasaannya tersendiri, termasuk menghukum tindakan yang menistakan fair play.Pikir dahulu pendapatan sesal kemudian tiada guna. Tindakan manajemen Persebaya di perempat final (8 Besar) itu bisa berakibat merugikan persepakbolaan Surabaya sendiri. Mestinya ini dipikirkan masak-masak sebelum bertindak. Sekarang setelah sanksi dijatuhkan, masyarakat pecinta sepakbola dapat menyaksikan bahwa manajemen Persebaya ternyata tidak siap dengan akibatnya. Panjang akalnya sepanjang batang hidungnya.Manajer tim Persebaya Saleh Mukadar, "Kalau pengurus yang dihukum, kami terima dan siap mematuhinya. Saya siap diskorsing. Jangankan dua tahun, dua puluh tahun pun saya terima dengan lapang dada. Kalau sanksi skorsing dijatuhkan kepada klub, ibarat seorang bapak yang menjadi kepala keluarga melakukan tindak kejahatan, tetapi yang dihukum itu tidak hanya bapaknya saja, melainkan juga anak dan istrinya serta rumahnya dibakar,"Pernyataan Mukadar itu menunjukkan bahwa manajemen terkungkung dengan dunia dan logikanya sendiri. Pernyataan seperti itu tidak akan keluar, kalau Mukadar minimal memperhatikan regulasi AFC President Cup 2005 Pasal 25 tentang Withdrawal, Penalty for Failing to Play and Replacement. Ayat (e) pasal itu memberi penalti atau sanksi berat kepada klub yang melakukan tindakan seperti dilakukan Persebaya, antara lain berupa pengucilan dari kompetisi. Selanjutnya klub bersangkutan juga didiskualifikasi dari segala bentuk kompetisi edisi berikutnya beserta kualifikasinya. Pasal itu juga memberi kekuasaan kepada komisi untuk mengambil tindakan terhadap klub. Ayat (j) menyebutkan tidak ada banding atas sanksi itu.Ingat, UEFA juga pernah dengan keras menghukum blacklist Liverpool dan klub-klub Inggris selama lima tahun. Padahal bukan akibat ulah manajemen klub, melainkan ulah suporter. Mereka dikucilkan dari kompetisi Eropa menyusul Tragedi Heizel, yakni kekacauan di malam final Champions League Juventus-Liverpool di Stadion Heysel, Belgia (29/5/1985). Tak peduli Liverpool yang kaya sejarah dan makna pentingnya dalam persepakbolaan Eropa. Siapa salah dihukum, tidak pandang status. Tanpa Liverpool kompetisi tetap jalan. Bukan kompetisi bubar tanpa Liverpool.Begitulah bangsa Eropa menegakkan peraturan, demi melindungi kompetisi dan kelancaran pertandingan. Sekecil apapun suporter mengganggu kelancaran pertandingan di lapangan, klubnya kena hukuman. Apalagi jika manajemen berulah dengan memerintahkan klub mengundurkan diri, di babak penentuan pula. Itu pelanggaran berat. Tatanan kompetisi ditendang, klub lain dihancurkan peluangnya untuk juara. Mestinya hukuman atas kelakuan seperti itu harus lebih berat lagi, agar di kemudian hari tindakan tidak ksatria itu tak terulang. Kinerja tegas dan profesional ala UEFA itu kini ada di pundak Ronny Pattinasarany-Iswadi Idris cs selaku Komdis. Mereka harus zakelijk, kompak dan tidak goyah dalam menegakkan peraturan. Peraturan adalah peraturan. Tutup mata telinga seperti Dewi Yustisia. Sebab kalau tidak, persepakbolaan nasional akan selalu menjadi mainan para baron salah zaman. Reputasi dan integritas Ronny-Iswadi kini diuji.Bagaimana dengan nasib Persebaya dua tahun ke depan? Pertanyaan seperti ini tidak perlu ada karena seharusnya manajemen berpikir panjang sebelum berbuat. Masyarakat sepakbola Surabaya, terutama bonek dan DPRD-nya, lebih baik meminta pertanggungjawaban manajemen atas dua hal: (a) mengapa prestasi Bajul Ijo merosot, gagal mencapai final, gagal mempertahankan gelar dan (b) mengapa manajemen berbuat memalukan, sehingga dijatuhi sanksi berat yang bakal membuat Persebaya payah sengsara? Selanjutnya evaluasi, melakukan perubahan, dan bangkit lagi seperti Liverpool, setelah melewati masa hukuman.==*) Penulis adalah wartawan detikcom di Den Haag, Belanda, dan juga pemerhati sepakbola. Tulisan ini bersifat opini namun tidak mencerminkan sikap atau kebijakan tempat di mana penulis bekerja. (a2s/)