Menpora Diminta Restrukturisasi Satlak Prima Secepatnya

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) diminta untuk bergerak cepat agar Indonesia tak malu di Asian Games 2018. Salah satunya dengan sesegera mungkin merestrukturisasi Satlak Prima.

Satlak Prima menjadi yang paling disorot setelah kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Sampai-sampai muncul wacana untuk membubarkan program yang dibentuk lewat Keputusan Presiden tahun 2010 itu.

Pemerhati olahraga, Djoko Pekik Irianto, tak menyetujui usulan itu. Namun, dia meminta agar Menpora segera melakukan restrukturisasi Satlak Prima.

"Ketidakharmonisan hubungan KONI dan pemerintah dalam persiapan SEA Games 2009 Laos dan munculnya tiga "bendera" yang mewakili kontingen Indonesia di Laos (pemerintah, PAL (Program Atlet Andalan), dan cabang olahraga mandiri) menjadi latar belakang dibentuknya Satlap Prima. Setelah gagal di SEA Games, memang jadi pertimbangan untuk membubarkan tapi Asian Games tinggal satu tahun jadi sebaiknya Satlak Prima dipertahankan terlebih dahulu. Diganti atau tidak ketuanya, bisa ya bisa tidak," kata Djoko yang dihubungi detikSport, Selasa (5/9/2017).

38 emas di Kuala Lumpur 2017 adalah pencapaian terburuk Indonesia selama mengikuti SEA Games. Bahkan sejak 1999, Indonesia cuma sekali juara umum yakni tahun 2011 saat jadi tuan rumah. Ada apa dengan olahraga Tanah Air? #detikcom #detiksport #SEAGames2017

A post shared by detiksport Official Account (@detiksport) on Sep 5, 2017 at 12:54am PDT

"Satlak Prima dilanjutkan dulu dengan pembenahan mendasar, yakni melaksanakan dengan sungguh-sungguh Perpres dan memfungsikan Dewan Pelaksana Prima. Jangan kegemukan yang membuat pemborosan. Cukup 30 orang yang benar-benar kompeten mengurusi prestasi olahraga," tutur Djoko yang juga ketua APKORI (Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia).

"Setelah Asian Games 2018 berakhir jika perlu dibubarkan saya setuju Satlak Prima dibubarkan. Maajemen pembinaan prestasi dan persiapan kontingen diserahkan kepada KONI bersama KOI. Dua lembaga ini harus sejalan lebih dahulu. Selain itu, pemerintah kembali ke tugas dan fungsi sebagai regulator," tutur dia.


(fem/din)