DPR Kritik Keras Manajemen PON XVIII

Jakarta - Anggota DPR RI mengkritisi buruknya persiapan dan manajemen PON XVIII yang akan dimulai hari Minggu (9/9/2012) mendatang, karena hingga kini persiapan belum 100 persen.

Salah satu yang disoroti adalah pembangunan wisma atlet PON yang hingga hari ini masih belum rampung.

"Dulu ketika SEA Games persoalannya sama, nyaris gagal. Kita berpikir PON kali ini bisa lebih siap, tapi ternyata lebih parah. Sekarang wisma atlet pun belum siap," ujar anggota Komisi X, Dedi Gumelar di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Miing, demikian ia disapa, juga mengatakan bahwa proses pengadaan dalam kegiatan PON ini yang dilakukan dengan penunjukkan langsung alias tanpa tender ini merupakan bukti buruknya manajemen dan persiapan Kemenpora.

"Tidak ada pilihan selain penunjukkan langsung. Kita sudah tau akan ada PON di sana dari tahun 2006. Tapi ternyata kondisinya mendesak. Sebenarnya tidak ada yang mendesak," lanjutnya.

Menurutnya, proses penunjukan langsung ini merupakan dampak dari korupsi yang dilakukan para pejabat di daerah tersebut.

"Otomatis mengganggu, ganti kepala proyek, segala macam. Orang-orang juga takut," kata Miing.

Miing beranggapan, kondisi seperti ini membuat tata keuangan negara menjadi tidak berlaku.

"Kalau begini 'kan tata keuangan jadi tidak berlaku. Smpai kapan akan ada pemaafan-pemaafan dari rakyat untuk hal-hal seperti ini," tutupnya.

Mengenai pengadaan barang yang dilakukan dengan penunjukan langsung, pihak Kemenpora sudah menggandeng penegak hukum dan auditor yakni Kapolri, Jaksa Agung, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga dilibatkan. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

(a2s/din)