.webp)
Sebaliknya, tunggakan gaji dan kesulitan mencari dana talangan menjadi perbincangan yang lebih mendominasi. Pelatih angkat besi Lukman buka suara. Dia dan 13 anak didiknya tak gajian dua bulan ini.
Seharusnya dia menerima Rp 7 juta dalam sebulan, sedangkan para lifter utama Rp 5 juta. Uang makan dan penginapan senilai Rp 200 ribu perhari juga belum masuk kantong. Harapan besar sudah terlanjur disandang karena tradisinya APBN cair di bulan April.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gambaran suram persiapan jelang multievent dua tahunan itu tak hanya terjadi kali ini. Persoalan itu menjadi problem klasik setiap kali pelatnas bergulir. Ujian ketabahan atlet bertambah saat Menpora Roy Suryo tak menjanjikan bonus bagi peraih medali SEA Games.
Mantan atlet judo Krisna Bayu menyesalkan pemilihan waktu yang diambil Roy Suryo itu. "Menpora pintar sekali membuat mental atlet drop. Dia mengatakan itu saat pelatnas dengan uang saku yang tak lancar bergulir," kata Krisna.
Sejatinya, pria berusia 38 tahun itu tak mempermasalahkan jika pemerintah memutuskan tak memberikan uang tunai sebagai bonus peraih medali SEA Games. Dia justru lebih senang jika atlet berprestasi di level Asia Tenggara diganjar apresiasi berupa beasiswa atau asuransi.
"Sebuah prestasi harus diapresiasi, namun bukan berarti memberikan bonus terlalu besar untuk level persaingan yang sebenarnya belum terlalu ketat," kata dia.
"Besaran bonus itu diatur agar bisa menjadi pancingan agar atlet terpacu untuk mendongkrak prestasi di level Asia, bukan lagi ASEAN," imbuh Krisna. Karena itu pula dia dan olimpian lain membangun asosiasi olimpian.
Namun, Krisna juga mengingatkan pemerintah agar besaran bonus itu bisa membuat atlet mempunyai kelonggaran untuk mengelola keuangan meski "hanya" merajai SEA Games. Dia tak ingin para atlet itu emas itu mempunyai masa depan kurang menyenangkan seperti mantan atlet yang jaya di masa lalu.
Menjadi pemulung, satpam, tukang ojek, penjual teh botol sama sekali tak berkorelasi dengan latihan berat dan pertarungan sengit di arena. Namun, faktanya profesi itu dilakoni segelintir mantan atlet tanah air.
Jangankan perak dan perunggu, medali emas tinggalah hiasan dinding semata. Malah banyak dari mereka yang tak mempunyai lagi kenang-kenangan di masa jaya itu. Mereka terlanjur melego medali yang sudah susah payah dicapai dari berbagai kompetisi.
Kisah sedih peraih medali perunggu dari cabang pencak silat, Marina Segedi. Peraih medali emas SEA Games 1981 itu menjadi sopir taksi. Ibu dua anak itu tak punya rumah. Dia pernah mendapatkan beasiswa Supersemar senilai Rp 100 ribu selama satu tahun dari Presiden Soeharto. (Baca: Medali pun Terpaksa Dijual untuk Makan)
Tentu saja masih banyak Marina yang lain, bahwa kesejahteraan mereka tidak terjamin setelah mereka tak lagi menjadi atlet. Orang tahu jadi apa seorang Ellyas Pical setelah habis kariernya sebagai petinju kebanggaan di negeri ini. Banyak rekan seprofesi Pical yang harus menjual jasa sebagai tenaga keamanan dan semacamnya.
Contoh lain adalah Harto, mantan juara Asia di cabang balap sepeda yang harus mengayuh becak di Surabaya setelah pensiun. Kisah terbaru adalah seorang mantan kiper timnas yunior, Hidayat Berutu, sampai harus menjual kostum dan medalinya via internet untuk biaya berobat.
Pemerintah tak bisa terlalu lama abai begitu saja mengenai kondisi yang sudah berlangsung lama ini. Kalaulah tidak bisa memberi insentif langsung -- atau tunjangan, atau apapun namanya --, setidaknya pemerintah harus menciptakan kesempatan supaya para olahragawan memiliki masa depan yang "aman", setelah tak aktif atau berprestasi lagi.
"Lebih baik jika pemerintah memberikan kail daripada ikan," kata Krisna Bayu, judoka yang pernah tampil pada tiga kali Olimpiade itu.
Senada, mantan perenang nasional Richard Sam Bera tak setuju dengan apresiasi instan yang diberikan pemerintah saat ini. "Pemerintah menerapkan strategi tensoplast, strategi yang menangani luka pada saat itu saja," kata alumni Arizona State Sun Devils, Amerika Serikat itu.
"Perubahan memang ada, tapi sedikit. Nyatanya sampai saat ini belum ada ketetapan hukum yang jelas yang mengatur status atlet," kata Richard.
Dia mendapati atlet yang jadi pengangguran saat tak ada multievent. Kemudian pemerintah juga belum bisa menentukan apresiasi berjenjang pada level event berbeda.
"Faktanya ketersediaan dana untuk melaksanakan pemusatan latian nasional dan apresiasi kepada atlet berprestasi masih sangat tergantung kepada tokoh. Tidak bisa negara menuntut sebuah profesionalitas tapi memberikan hak dengan setengah hati," kata Richard.
Perenang yang mencicipi tiga kali Olimpiade itu juga wanti-wanti kepada atlet agar pandai-pandai berinvestasi. "Bonus memang besar. Tapi begitu mereka dapat habis juga. Lebih baik pemerintah mulai membuat formulasi gaji bulanan yang teratur daripada bonus besar tapi gaji terus-menerus menunggak," kata pria yang saat ini juga menjadi editor in chief majalah FHM dan Men's Fittnes itu.
(a2s/a2s)
