Menpora: Peraturan Menteri Hanya Langkah Awal Penyatuan KONI dan KOI

Jakarta - Meski telah didesak PP/PP cabang olahraga untuk segera menyatukan lembaga keolahragaan KONI dan KOI, Menpora bersikukuh untuk menerbitkan peraturan menteri terlebih dulu untuk menyatukannya.

Menurut Menpora Roy Suryo, ini adalah langkah yang paling mungkin untuk menyelesaikan tumpang tindih tugas dan fungsi pokok dua lembaga tersebut.

Kamis (24/1/2014) sore, sebanyak 50 induk cabang olahraga datang mengunjungi Menpora. Mereka mendesak agar penyatuan KONI dan KOI segera dilakukan, dan meminta agar pembinaan olahraga diurus satu kepala.

Menpora pun mengapresiasi upaya stakeholder tersebut. Namun, ia juga tak menampik bahwa untuk menyatukan keduanya secara fisik sangatlah tidak mungkin dilakukan. Karena waktunya tidak cukup, sementara persiapan menuju multievent internasional sudah menunggu.

"Mereka itu bukan saya yang mengundang, tapi datang sendiri. Alhamdulillah mereka semangat dan bertekad untuk KONI dan KOI bisa disatukan," kata Roy Suryo dalam kesempatan terpisah, di kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Dijelaskannya, saat ini pihaknya tengah membuat draft Peraturan Menteri yang rencananya bakal diterbitkan selambatnya awal bulan depan. Peraturan Menteri fungsinya bukan untuk menyatukan dua lembaga tersebut, melainkan sebagai langkah awal pertegas tugas dan fungsi pokok antara KONI dan KOI.

"Bahwa kalau saja dimungkinkan untuk perubahan UU, tentu sangat bagus. Tapi, saya juga tidak mungkin melakukan sebuah mimpi di mana tugas saya di sini hanya tinggal 8 bulan lagi,"

"Apalagi mengubah UU, mengajukan Peraturan Pemerintah saja tidak cukup. Makanya yang paling mungkin adalah membuat Peraturan Menteri yang terbit selambatnya awal bulan depan. Secepatnya akhir bulan ini draftnya sudah muncul," terangnya.

Membuat Peraturan Menteri dianggapnya sebagai sebuah langkah di mana adanya satu kepemimpinan. "Satu pemimpin artinya berada di koordinasi kementerian. Tapi, bukan berarti kementerian sifatnya di atas, tapi dialah yang mengatur pembagian tugasnya."

"Karena secara fisik hal itu tidak mungkin dilakukan, tapi secara sistematika, dimungkinkan untuk memperjelas antara tugas KONi dan KOI. Kalau sekarang kan masih tumpang tindih," terangnya.

Ia menambahkan, ke depan tidak terjadi lagi yang namanya pelantikan pengurus cabor dilakukan oleh KOI atau KONI yang melakukan tugasnya secara overlaping. "Misalnya sudah sampai ke tempat penentuannya, sampai di sana pun masih ikut serta membina."

Roy juga tak khawatir ketika nanti Peraturan Menteri dikeluarkan akan banyak cabor yang protes jika tidak sesuai. "Saya bukan orang yang otoriter, makanya dalam mengeluarkan Permen saya akan melakukan konsultasi dengan semuanya. Baik itu KONI, KOI, maupun PB/PP cabor," katanya.

"Nggak akan panjang prosesnya, sudah mengerucut kok. Kemarin-kemarin kan sudah kita lakukan. Intinya, ini adalah penyatuan dari segi langkah, dan secara fisik tidak ada ketua baru. Tapi di situ akan jelas nanti siapa yang akan menjadi leader pada tahap persiapan, pembinaan sampai atlet itu berangkat. Dan siapa yang bertugas pada saat pengiriman, dan pada saat ada di sana," tutupnya.

(mcy/roz)