detiksport
Follow detikSport Linkedin share
Rabu, 23 Mar 2016 15:26 WIB

Pekan Depan, Menpora Bahas Nasib Hambalang Bersama Presiden

Mercy Raya - detikSport
Pool Pool
Jakarta - Menpora Imam Nahrawi dijadwalkan akan melakukan Rapat Terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo, pada Selasa (29/3/2016). Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti pembangunan pemanfaatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pekan lalu, Imam melakukan kunjungan ke P3SON bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Dari hasil tinjauan yang dilakukan, Jokowi belum bisa memutuskan apakah bangunan itu akan dilanjutkan, diubah, atau dibiarkan begitu saja. Baru akan diketahui pada Ratas yang akan digelar Selasa pekan depan.

Sehubungan dengan itu, baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU dan Pera) pun membuat tim. Satu tim untuk menguji soal kelayakan pembangunan dan pergerakan tanah, sementara tim lainnya, yaitu tim terpadu tugasnya untuk membuat materi sebagai bahan Rapat Terbatas.

"Kami bergerak cepat karena Selasa depan akan Ratas. Bahkan saking cepatnya Menteri PU Basuki Hadimuljono sudah menerbitkan Keputusan Menteri pada 21 Maret kemarin terkait penetapan tim audit teknis bangunan gedung P3SON, termasuk pengendalian pegerakan tanah dan sistem drainase dan jalan perhubungan. Dimana kerjasamanya dengan orang-orang dari ITB dan UI," kata Gatot, di kantor Kemenpora, Senayan, Rabu (23/3/2016).

"Intinya dalam satu bulan ini, kami sudah harus bisa menyusun tentang kelayakan masalah kemungkinan lanjut tidaknya, mungkin rekomendasinya akan dibuat seperti apa hambalang nantinya," Gatot menjelaskan.

Gatot meyakini masalah pemanfaatan pembangunan ini bakal berjalan lancar, sebab dari KPK sendiri sudah mengirimkan surat kepada Menpora pada tanggal 27 Juli 2015. Inti dari surat itu adalah menyatakan Hambalang yang tidak dalam status penyitaan KPK.

"Poinnya adalah KPK tidak melarang tetapi mewarning karena KPK lebih fokus ke pergeseran tanah. Artinya, KPK mengingatkan jika ingin melanjutkan pembangunan harus diuji risiko menyeluruh oleh lem baga independen, kemudian berkoordinasi dengan ahli yang kompeten dan independen," pungkas Gatot

(mcy/din)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed