Cabor Berkuda Bermasalah, Sembilan Pengprov Ajukan Protes ke PB PON

Bandung - Belum juga dimulai, pertandingan berkuda menuai masalah. Ada 9 provinsi peserta cabang olahraga berkuda nomor pacuan PON 2016 mengajukan protes kepada Panitia Besar (PB) PON.

Protes dilakukan terkait pemberian wildcard untuk tuan rumah Jawa Barat. Kesembilan Pengprov Pordasi yang mengajukan protes itu adalah DKI Jakarta, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan.

Mereka meminta PB PON membatalkan atau menarik kembali wildcard tersebut. Menurut mereka ini tidak adil dan mencederai nilai sportivitas.

"Setidaknya ada sepuluh ekor kuda milik Jabar yang tidak perlu ikut babak penyisihan. Sementara kuda dari provinsi lain harus berjibaku untuk lolos hingga ke final," ujar Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasoebrata, di Bandung, pada Jumat (16/9/2016).

Padahal, untuk seekor kuda butuh waktu minimal sebulan untuk recovery. "Sementara ini cuma rehat 13 hari sudah harus kembali tampil. Tenaganya belum 100 persen. Jadi dengan adanya wildcard ini sudah pasti kuda Jabar yang tidak ikut penyisihan kondisinya lebih fit," ketusnya.

Tuan rumah sendiri telah mengikuti babak penyisihan. Namun dengan fasilitas wildcard Jabar dapat memiliki waktu panjang untuk mempersiapkan diri ke final dengan menempatkan dua ekor kuda di masing masing nomor perlombaan yang keseluruhannya ada 5 nomor.

"Karenanya kami bersama delapan pengprov Pordasi lainnya mengajukan keberatan ini ke PB PON Jabar. Ini telah mencederai nilai nilai sportivitas untuk itulah kami meminta PB PON Jabar mencabut aturan wildcard tersebut," jelas Alex.

Sementara itu, Sekjen Pordasi DKI, Widodo Edi, masalah wildcard sebenarnya dibahas melalui Rakernas PP Pordasi. Namun karena otoritas tertinggi cabor berkuda itu tak kunjung melaksanakan maka seluruh Pengprov Pordasi berinisiatif menggelar sarasehan pada Maret lalu. Salah satunya membahas technical handbook (buku peraturan) PON, yang diantaranya menolak wildcard untuk kuda dan joki Jabar.

"Hasil sarasehan telah kita sampaikan ke Ketum PP Pordasi Chaidir Saddak, yang notabene berasal dari Jabar," ujar Widodo.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa di setiap kesempatan pengprov pordasi sejatinya selalu mempertanyakan soal wilcard. Namun pihak PP Pordasi selalu menjawab akan disosialisasikan THB (Technical Hand Book) Pacuan dan tunggu undangan dari panpel pacuan.

"Tapi ternyata wildcard tetap dimasukan dalam THB. Untuk itulah tim advokasi DKI bersama daerah lain yang tak setuju wildcard akan mengugat ke Dewan Hakim PB PON. Kalau perlu ke BAORI," tukasnya. (mcy/din)