.webp)
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat akan segera usai. Selama dua pekan pula, 34 kontingen provinsi dan eksibisi sudah bersaing untuk menjadi yang terbaik.
Sampai berita ini diturunkan, Jawa Barat sudah dipastikan menjadi pemenang di multievent empat tahunan ini dengan 216 medali emas. Di tempat kedua perolehan medali ada Jawa Timur dengan 132 emas, sementara DKI sebanyak 128 medali emas ada di urutan ketiga.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kontingen mempertanyakan soal dominasi Jabar, DKI Jakarta, dan Jatim dalam perolehan medali. Dari perhitungan, 65 persen medali dikuasai tiga provinsi tersebut.
[Baca Juga: PON Jabar: Urusan Pelayanan Oke, Prestasi Nasional Buruk]
CdM Sumatera Selatan, Ahmad Taqwa, berkesimpulan jika PON Jabar sudah tidak bisa lagi jadi tolok ukur pembinaan prestasi tanah air. Dia menyoroti beberapa masalah yang muncul, seperti ketidakjelasan peraturan pertandingan, keberpihakan wasit, hingga menurunnya sportivitas.
Pengurus Besar PB PON menapik tudingan-tudingan miring tersebut dan menolak dianggap bertanggung jawab atas ketimpangan perolehan medali. Ketua Umum PB PON 2016, Ahmad Heryawan, menyebut ketimpangan medali adalah masalah prestasi yang berawal dari pembinaan, bukan soal penyelenggaraan PON.
"Hal itu kan sudah dinyatakan oleh ketum KONI, urusan pembinaan adanya di cabor masing-masing. Jadi di luar kewenangan PB PON dong. Kita tidak urusi sampai seperti itu. Tapi yang jelas itu urusan wasit, pembinaan cabor, yang terkait penyelenggaraan pertandingan masing-masing itu di luar kemampuan dan kewenangan PB PON," kata Achmad Heryawan usai jumpa pers di Hotel Trans Studio Mall, Rabu (28/9//2016).
"Silakan (soal ada yang janggal terkait medali yang jomplang). Saya tidak urusan teknis. Silakan tanya Ketua KONI dan ketua CdM meeting," tukas dia.
Sementara itu, Ketua Umum KONI, Tono Suratman, melihat jomplangnya perolehan medali terjadi karena Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta telah punya struktur yang jelas soal bagaimana membina dan mengembangkan atlet.
Pertama soal political will-nya dari daerah itu sendiri yang benar-benar fokus pada pembinaan olahraga prestasi. Kedua soal sarana dan prasarana yang disiapkan tiga provinsi tersebut, dan terakhir soal anggaran.
"Saya pikir kalau tiga hal itu tidak ada tidak mungkin terjadi seperti itu. Sebagai contoh, bisa kita rasakan bahwa Jawa Barat membangun sarana dan prasarana yang luar biasa dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh stadion, kemudian merenovasi gedung-gedung lama buat sedemikian rupa untuk menjadi multievent," kata Tono.
"Kemudian anggaran jika tidak dipersiapkan per tahun pada anggaran belanja negara atau daerah maka prestasi olahraganya tentu tidak akan maju," lanjutnya.
Terkait PON yang seluruh pertandingannya tuntas digelar hari ini, Tono tidak menyangkal kalau ada evaluasi yang harus dilakukan di sana-sini.
"Tetapi kami juga sudah mencatat dan akan melakukan evaluasi dan akan membuat hukuman bagi atlet, wasit yang melakukan pemukulan di luar ketentuan azas kepatutan maka akan diberikan sanksi tidak bermain selama sekian tahun. Dan itu sudah akan kami tetapkan pada rapat kerja nasional KONI," pungkas dia. (mcy/din)
