Perketat Aturan Transfer Atlet dan Pembatasan Umur, Kemenpora Ubah Kebijakan

Jakarta - Guna menghindari persoalan transfer atlet dan pembatasan umur yang menjadi momok dalam persiapan PON, Kemenpora pun berencana memperketat peraturannya. Dari sebelumnya hanya tertuang di Surat Keputusan KONI akan meningkat ke level Peraturan Menteri.

KONI sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan KONI Pusat nomor 56 tahun 2010 yang mensyaratkan permohonan perpindahan atlet ke daerah lain setidaknya dilakukan dua tahun sebelum PON diselenggarakan. Bila tidak memenuhi aturan dalam SK, atlet akan dilarang untuk tampil PON XIX/2016 Jabar. Sayangnya, memasuki masa penyelenggaraan PON XIX Jawa Barat, baik daerah maupun KONI seolah menutup mata.

Tak heran ketika PON hendak digelar, masih ada beberapa atlet yang bermasalah karena beberapa daerah ada yang tidak terima atletnya dicatut daerah lain. Namun, tak hanya soal transfer atlet, masalah pembatasan usia pun menjadi momok lain dalam penyelenggaraan PON.

Pasalnya, pembatasan usia itu baru muncul menjelang PON digelar dan akhirnya merugikan sejumlah kontingen provinsi. Imbasnya, muncul kericuhan pada saat pertandingan.

Berkaca dari persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, Kemenpora mencari cara untuk mempertegas peraturan yang sudah dibuat oleh KONI.

"Kemarin itu peraturannya memang sudah diatur di dalam KONI, tapi buktinya masalah pengaturan kelompok usia, transfer atlet ternyata tidak efektif makanya kami angkat saja ke level yang lebih tinggi," kata Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, di Kantor Kemenpora, Senayan, Rabu (5/10/2016).

Menurut Gatot, dalam penerapan peraturan tersebut akan ada beberapa aspek yang akan membatasi seorang atlet bisa turun di PON atau tidak. "Jadi tidak hanya dilihat dari usia saja tapi akan dilihat dari aspek lain juga. Karena bisa saja atlet yang usianya masih muda tetapi secara prestasi dia levelnya sudah setaraf Asia atau dunia, ya, tentu akan kami batasi," katanya.

Gatot juga mengatakan, peraturan itu akan diterapkan tidak akan lama lagi atau menunggu hingga PON 2020 digelar. "Mungkin di event-event tertentu (sudah bisa). Kita 'kan tidak hanya berbicara di multievent seperti Kejurnas. Tapi, intinya saya menjamin kepada pihak Prima, KONI, KOI, PB cabor bahwa kami tidak akan sendirian untuk membahas ini, melainkan bersama-sama," pungkasnya.

(mcy/roz)