.webp)
Seperti dilansir BBC, Indonesia menjadi satu dari lima negara yang terancam dijatuhi sanksi oleh WADA. Empat negara lainnya Brasil, Guatemala, Yunanni, dan Azerbaijan. Kelima negara tersebut dinilai dianggap tidak memenuhi standar WADA dalam salah satunya dalam program pengujian obat mereka.
WADA memberi batas waktu hingga 10 November mendatang untuk membereskan persoalan itu. Sebab, pada 19 November petinggi WADA akan melakukan pertemuan di Glasgow.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi itu, Wakil Ketua LADI Bayu Rahardian mengatakan dirinya akan segera berkirim surat ke WADA guna meluruskan persoalan ini.
"Perlu ditegaskan bahwa kami tidak pernah incompliance (tak patuh) terhadap peraturan WADA. Kami tidak pernah melakukan pengetesan di luar lab yang tidak terakreditasi WADA. Itu yang akan kami komunikasikan," kata Bayu, di gedung MPR/DPR RI, Kamis (20/10/2016).
Sebagai contoh, kata Bayu, untuk PON ada pemerikasaan doping. Dari LADI melakukan pemeriksaan sample-nya di India yang lab-nya terakreditasi.
"Karenanya nanti kami akan dibuatkan surat penjelasan, kronologis, bahwa kami dari LADI tidak pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan WADA," tegas Bayu lagi.
"Informasi saja kita pernah melakukan (cek lab), tapi itu bukan LADI. Seperti pemeriksaan urine, kan bisa dilakukan di lab tapi namanya hanya sebatas pemeriksaan urine, bukan doping. Juga seperti pemeriksaan darah, misalnya. Tapi itu bukan tes doping," jelas dia.
Sementara itu, Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan peringatan ini akan menjadi concern Kemenpora. Terlebih dalam waktu dua tahun Indonesia akan menggelar hajatan Asian Games. Kemenpora tidak ingin hal ini akan menjadi persoalan di kemudian hari.
"Saya kira apa yang disampaikan oleh WADA menjadi perhatian kami. Karena pemerintah Indonesia sebulan yang lalu juga pernah diingatkan oleh Wada terkait memberdayakan lab anti doping yang dimiliki (Dinkes) DKI. Kemudian mereka (WADA) mengingatkan dan sudah dibalas surat oleh Pak Menteri kepada WADA yang intinya saat ini lembaga yang terakreditasi untuk melakukan pengetesan itu hanya LADI, bukan yang lain. Itu sudah kami berikan jaminan ke mereka (WADA)," kata Gatot.
"Kalau ternyata sekarang masih ada lagi lembaga lain yang tidak terakreditasi, tentu saja kami akan melakukan pengecekan ulang lembaga yang dimaksud itu apa. Karena kami sendiri sudah diingatkan oleh WADA bahwa jangan coba-coba memanfaatkan lembaga apapun di Indonesia untuk melakukan pengujian sampel, kecuali lembaga yang sudah diakui. Sementara selama ini yang teregister kepada WADA, itu kan hanya LADI di Indonesia," ujar dia lagi.
"Intinya pemerintah nggak boleh sembarangan karena the next kita kan punya gawe Asian Games. Kami harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan WADA," imbuh Gatot.
Indonesia sendiri hingga saat ini memang belum memiliki laboratorium yang terakreditasi. Tahun 1997 pernah ada dengan nama Lapkesda (laboratorium kesehatan daerah), namun itu supervisi dari Australia. Sehingga peralatan dan lainnya digunakan terakreditasi.
"Tentunya kita berupaya, tapi memang seperti kita ketahui persyaratan dari berapa sampel (minimal 3000 sampai 5000) yang harus kita ikuti dan peralatan terbaru, itu selalu di update. Seperti contoh di Malaysia itu di suspend. Sebenarnya itu bukan karena kegagalan, tapi karena sampelnya kurang. Lalu juga alatnya. Dan sekarang mereka lebih ke daerah Afrika. Untuk Asia kita memang masih berjuang," tutur Bayu.
(mcy/fem)
