Ahok Usul Pelatda Dibubarkan, KONI DKI Tak Setuju

Jakarta - Usulan gubernur petahana Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merombak pelatda dan mengoptimalkan klub tak disetujui KONI DKI Jakarta.

Ahok menilai pemusatan latihan daerah (pelatda) tak efektif. Dia punya rencana untuk mengoptimalkan peran klub yang memang menjadi pemilik atlet. Atlet tetap mendapatkan uang saku dan dilatih di luar negeri.

Baca Juga: Rencana Ahok Dongkrak Prestasi Atlet DKI: Bubarkan Pelatda, Hidupkan Klub

Ketua KONI DKI, Raja Sapta Ervian atau yang akrab disapa Eyi menilai langkah itu akan merugikan DKI Jakarta. Sebab, peluang atlet DKI dibajak daerah lain bakal lebih besar.

"Kami khawatir jika pelatda ditiadakan maka tidak ada lagi ikatan antara provinsi DKI melalui KONI kepada alet. Dengan begitu, akan lebih mudah atlet kita dibajak daerah-daerah lain karena kalau tidak ada pelatda mereka tidak akan ada gaji per bulan. Kalau misalnya, mereka tidak digaji, ini bisa jadi ada daerah lain yang bisa memberi penawaran menarik kepada para atlet," kata Eyi, saat berbincang dengan detikSport, melalui sambungan telepon Jumat (11/11/2016).

"Yang kedua, setahu saya belum pernah pengprov manapun yang menerapkan itu. Apalagi program yang dijalankan KONI ini sudah berjalan sedemikian lama. Pun kalau alasannya karena peringkat di PON, ya mesti dilihat kembali apakah benar karena memang tidak berprestasi, atau ada hal-hal non teknik lainnya," ucap dia.

Selain itu Eyi, belum menemukan formula yang tepat untuk pengiriman atlet jika tanpa pelatda. Baik ke ajang nasional ataupun internasional.

"Ya, sekarang begini. Itu semua kan ada koridornya. Saya juga berasal dari klub cabang karate. Artinya, kita ikutin bagaimana UU mengatur di negara ini. Pertama, klub itu membina dari nol sampai atlet itu bisa lolos seleksi di daerah. Begitu dia lolos seleksi daerah dia akan jadi tim provinsi. Nah, tim provinsi ini dia akan masuk ke pengprov daerah, ya pelatda itu," tutur Eyi.

"Seperti misalnya PON, itu yang bisa mengirim kan kontingen KONI-nya, KONInya ambil atlet-atlet dari pengprov cabor tapi di SK-kan oleh pengprov cabor. Makanya, sebenarnya hal-hal seperti ini harusnya dipertimbangkan secara matang.

"Karena kalau tidak terdaftar sebagai atlet provinsi, mana bisa dia bisa ikut Kejurnas. Atau seleknas menuju timnas, bagaimana dia bisa ikut jika jaket yang dibawa badan dia bukan pengprov, karena event nasional itu kan provinsi. seperti DKI, Jabar, Jatim dll," beber dia.

(mcy/fem)