Ini Kata KONI Pusat soal PON Remaja 2017 dan Pencabutan SK Tuan Rumah Jateng

Jakarta - KONI Pusat merespons pencabutan SK Penetapan Jateng sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Remaja 2017, sebagai lanjutan dari keputusan Menpora tidak memberi rekomendasi terhadap penyelenggaraannya.

"Kami sementara mengikuti maunya pemerintah saja, yang tanggung jawab kan tetap pemerintah," kata Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno, saat dihubungi detikSport, Jumat (25/11/2016).

[Baca juga: Menpora Cabut SK Penetapan Jateng sebagai Tuan Rumah PON Remaja 2017]

"Kami kan hanya memberi masukan dan saran. Tapi kalau pemerintah maunya mengambil (keputusan) itu, ya tidak apa-apa. Kami ikut saja," lanjutnya.

Menpora Imam Nahrawi mencabut SK penetapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Remaja 2017 melalui SK baru yang diterbitkan pada 22 November. Pada SK bernomor 110 itu tertulis bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Menpora yang tidak merekomendasikan dilaksanakannya PON Remaja II tahun 2016, perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Menpora Nomor 61 tentang penetapan Jateng sebagai tuan rumah PON Remaja ke-2.

Alasan Menpora tidak memberi rekomendasi sendiri adalah selain karena efisiensi ajang itu juga dinilai murip dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), yang juga akan dihajat tahun depan di Jawa Tengah, pada bulan September. KONI Pusat pada awalnya masih tampak bersikeras ingin melanjutkan perhelatan PON Remaja karena menilai dua ajang itu berbeda fungsi.

Setelah SK Penetapan Jateng sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Remaja dicabut, KONI Pusat terindikasi masih punya keyakinan akan perlunya ajang tersebut tetap berjalan karena menilai itu berkaitan dengan kaderisasi atlet.

"Kami ini punya sistem terbaik yang kaitannya dengan kaderisasi atlet. Nah, kalau kemudian sistem itu tidak dipakai dan pemerintah menggunakan alternatif lain silakan saja, kami mengikuti. Toh yang bertanggung jawab soal prestasi dan pembinaan atlet adalah pemerintah, dalam hal ini Kemenpora toh," sebut Suwarno.


(mcy/krs)