DetikSport
Kamis 12 Jan 2017, 14:07 WIB

Asian Games 2018

Dana Belum Juga Cair, Kerja Panitia Lokal Asian Games 2018 pun Terhambat

Mercy Raya - detikSport
Dana Belum Juga Cair, Kerja Panitia Lokal Asian Games 2018 pun Terhambat Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Memasuki tahun 2017, panitia lokal Asian Games 2018 (INASGOC) belum bisa bekerja dengan gesit. Selain dana yang belum cair, President INASGOC, Erick Thohir, menunggu Perpres Anggaran.

Bukan rahasia lagi jika dana dari pemerintah tak akan turun di awal tahun. Nah, untuk melancarkan kerja INASGOC pemerintah menjanjikan dana sebesar Rp 500 miliar bisa cair di awal tahun.

Tapi ternyata, tanda-tanda dana itu bakal cair belum terlihat sampai saat ini. INASGOC pun tak bisa segera memulai pekerjaannya.

[Baca Juga: Jakabaring Sport City: Siap Setiap Saat]

"Dari hasil rapat dengan DPR, Kemenpora, dan Kementerian Keuangan bahwa 2017 sudah dianggarkan dan memang cukup besar karena sudah satu setengah tahun lagi, "kata Erick di hotel Westin, Kuningan, Rabu (11/1/2017).

Dana awal itu untuk melunasi beberapa tunggakan operasional persiapan Asian Games 2016. Selain itu, INASGOC butuh dana untuk menggelar test event. Juga down payment alias uang muka untuk acara pembukaan dan penutupan serta menyewa tempat.

"Di luar itu akan ada down payment untuk peralatan dan broadcast. Saya rasa itu kurang lebih yang ( membutuhkan) dana-dana besar, " ucap Erick.

Selain itu, Erick menyebut INASGOC tengah menunggu pembentukan Perpres (Peraturan Presiden) untuk Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA). Dengan adanya Perpres anggaran ini diyakini bakal memangkas birokrasi anggaran, sebab INASGOC bisa menerima dan mengatur langsung pendanaan Asian Games dari Kementerian Keuangan tanpa melalui Kemenpora.

[Baca Juga: Alex Noerdin: Kami Sudah Lebih Siap dari Jakarta]

"Terakhir baru revisi kepengurusan INASGOC karena ada beberapa nama yang tidak bisa aktif dengan alasan reibadi atau hal lainnya," jelas Erick.

"Kami harus koordinasi dengan Menseskab, Mensesneg, dan Kemenpora. Itu juga mesti ada koordinasi dengan LKPP dan BPKP, Kejaksaan juga. Jadi memang seperti itu birokrasinya. Perpres sendiri baru mulai kita sounding efektif pada pertengahan November, meskipun usulannya sudah lama," ucap dia.


(mcy/fem)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed