Agar Pelatnas Tak Terganggu Masalah Klasik Lagi, Ini Usulan Satlak Prima

Jakarta - Satlak Prima menilai kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur dipengaruhi persoalan klasik, seperti uang saku dan peralatan yang terlambat. Mereka meminta dibuatkan Satuan Kerja (Satker).

Persiapan SEA Games 2017 memang boleh dibilang compang-camping. Selain ulangan masalah klasik, uang saku terlambat, peralatan telat, uji coba minim, atlet juga berlatih dalam tempat yang tak ideal sebagai imbas renovasi beberapa venue untuk menuju ASian Games 2018 yang juga markas latihan nasional.

Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Achmad Soetjipto, menyebut posisinya sebagai ketua tak membuat dia leluasa untuk menggunakan anggaran agar bisa membantu langsung cabor yang membutuhkan. Agar tak muncul kejadian serupa, dia berharap Satlak Prima diubah menjadi satuan kerja (satker) sendiri.

"Selama ini Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) bukan bertanggung jawab ke saya. Dan itu tidak langsung incharge ke Prima. Tidak ada. KPA-nya ada di Asisten Deputi dan punya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara sendiri, ada unit layanan pengadaan, dan itu birokrasi. Makanya, saat di SEA Games ada masalah seperti akomodasi belum dibayar, peralatan tersendat, nyangkut di Cengkareng dan beacukai tidak bisa dikeluarkan, ya karena (KPA-nya) ada di 'kamar lain' bukan di Satlak Prima," Tjipto menjelaskan.

Klasemen umum SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Nyangka nggak kalian dengan peringkat akhir Indonesia? #seagames2017 #kualalumpur

A post shared by detiksport Official Account (@detiksport) on Aug 30, 2017 at 4:16am PDT

"Mereka (KPA) sebenarnya membantu tapi mereka punya jalur mekanisme sendiri yang tidak sejalan dengan program Satlak Prima. Karena terlalu kaku dengan aturan pemerintah, artinya semua pengguna APBN harus kontraktual. Kerja dulu baru bayar belakangan. Kalau atlet dibegitukan bubar kita," ujar dia.

"Karena itu, saya berani bilang salah satu yang bisa dicoba adalah Satlak Prima harus jadi Satker. Artinya jika satlak prima punya satker sendiri tak ada masalah itu? Ya berikan kewenangan untuk kami mengelola itu. Tidak dicampuri oleh unit-unit yang lain. Nah, tanggung jawabnya taruh auditor di sini," ujar dia.

Dikatakan Tjipto, mengubah Satlak Prima menjadi bentuk Satker sejatinya sudah diusulkan oleh Menpora Imam Nahrawi pada rapat besar bersama Wakil Presiden Ri Jusuf Kalla. Namun belum ada respon yang mengarah ke sana. Namun, Tjipto optimistis usulan untuk mengubah Satlak menjadi Satker bakal tercapai. Dia berkaca pada pengalaman INASGOC yang telah disetujui pemerintah.

[Baca Juga: Indonesia Memble di SEA Games 2017: Sudah Salah Langkah Sejak Awal]

"Jika misalnya, INASGOC punya Satker sendiri, infrastruktur punya Satker sendiri, masa Satlak Prima tidak bisa? Tugas dan tanggung jawab sama. Infrastruktur bertanggung jawab untuk kelancaran venue, INASGOC untuk kelancaran penyelenggaraan, prestasi enggak boleh punya Satker? kan aneh," ucapnya.

"Meski memang tidak mudah. Harus dibuat dulu proposalnya dan dikirim ke departemen keuangan, kemudian dikaji secara kelembagaan, secara hukum, lalu dibentuk dan diputuskan. Jika ini proses sudah jalan, saya harap sebelum tahun baru atau Oktober mendatang, Satlak Prima sudah jadi Satker. Mungkin ini memutus kebekuan yang selama ini terjadi," kata mantan ketua Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini.


(mcy/fem)