.webp)
Sorotan tajam mengarah kepada Satlak Prima usai kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Menpora Imam pun berencana mengevaluasi secara besar-besaran, termasuk merestrukturisasi Satlak Prima.
Namun, Direktur Sumber Daya Manusia Satlak Prima, Setia Dharma Madjid, menilai usulan Menpora Imam kurang tepat. Dia bilang semestinya yang dibenahi adalah program, bukan personil yang ada di Satlak Prima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kurang tepat lah, kecuali mereka bilang, 'evaluasi programnya apakah sudah tepat atau belum'. Satlak Prima ini bukan organisasi, tapi program pemerintah. Kami menjalankan program, tapi jika dukungannya masih kurang, ya tidak bisa apa-apa juga," kata Dharma kepada detikSport, Kamis (14/9/2017).
"Pembinaannya tetap di induk organisasi. Kami hanya support mengenai administrasi ke mereka, uang langsung ke mereka, kami buat program mereka, kami dukung sport science-nya, pelatihannya tetap pakai mereka, sentral latihannya tetap mereka yang menentukan. Jadi, tidak ada Prima langsung intervensi," Dharma menuturkan.
"Prima pun membuat program dengan disetujui bersama, baru bisa jalan. Jadi, jika ada orang yang menyebut Prima adalah pelatnas itu salah. Prima adalah perfoma program tinggi yang diterapkan oleh para pelatih. Kami mendukung sport science-nya dan administrasi," Darma menambahkan.
Satlak Prima Tolak Disebut Terlalu Gemuk dan tak Kompeten
Dharma juga menolak jika personil Satlak Prima terlalu gemuk saat ini. Menurut pengakuan Dharma, Satlak Prima tinggal diisi oleh 80 orang dari 150-200 personel.
"Jika dibilang gemuk itu karena mereka tidak punya data. Lihat saja SK kita tidak sampai 80. Itu mulai dari pendukung seperti administrasi PB, manajer, high perfomance director masuk juga, kan struktur. Kecuali, sport science memang tidak masuk di SK kami. Tapi, informasi saya akurat lah. Itu SK terakhir tahun 2016," Dharma menjelaskan.
"Kami pun memasukkan orang tidak sembarangan. Ada tes yang harus mereka lewati, termasuk wawancara. Tapi, kami juga tidak menolak jika ada yang memberi rekomendasi, atau bawaan dari mana. Namun, tetap harus melalui tes juga," ungkap dia.
Diakui Dharma, sebelumnya memang banyak karyawan 'siluman' (ada nama wujudnya tidak ada) di Satlak Prima. Namun, saat ini, karyawan yang bekerja di Satlak Prima sudah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Prima. Termasuk masalah gaji yang diterima.
"Dulu sih banyak (karyawan siluman) tetapi sekarang kan tidak bisa. Seperti, penerimaan gaji. Dia mesti pilih, dia harus terima uang prima atau uang pegawai negerinya. Jadi, tidak ada double job. Tidak ada lagi bekerja di KONI tapi menerima di Prima juga. Itu tidak bisa karena keduanya pakai uang negara," ujar dia.
Soal gaji, Dharma tidak bisa mengungkapkan lebih detail. Menurutnya, pihaknya hanya mengeluarkan SK sementara besaran upah yang diterima punya standar tersendiri dari kementerian.
"Kami tidak tahu. Kami cuma mengeluarkan SK, tapi tidak menetapkan besaran uang. Karena ada standarnya mereka. Tidak bisa sembarangan. Jadi cuma ada nama dan jabatan. Kami kirim ke kementerian lalu mereka ke dirjen anggaran dan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah. Tetapi SK yang menandatangani tetap Bapak Achmad Soetjipto selaku Ketua Satlak Prima," Dharma menerangkan.
(mcy/fem)
