.webp)
Dukungan itu disebutkan Puan saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri menuju Asian Games 2018 di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Senin (2/10/2017). Selain Menpora Imam dan Puan, hadir pula Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Achmad Soetjipto, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) Erick Thoir, dan Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari.
"Ada tiga keputusan yang didapatkan. Yang pertama, terkait pemilihan cabor prioritas yang harus betul-betul diterapkan untuk mendapatkan medali di Asian Games 2018," kata Imam, usai rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan Menpora Imam itu muncul dari evaluasi hasil buruk SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Waktu itu, Satlak Prima mencederai keputusan membatasi jumlah atlet dalam kontingen Indonesia sehingga membengkak lebih dari dua kali lipat. pembengkakan jumlah atlet elite itu membuat Satlak Prima kesulitan keuangan.
Dalam rapat tersebut juga mematangkan rencana untuk menggelar pelatnas di bekas venue Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk cabang olahraga yang belum memiliki markas pemusatan latihan.
"Kedua, adalah pemanfaatkan infrastruktur PON sebagai pemusatan latihan, seperti di antaranya Jakabaring, Palembang. Namun, ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa pindah seperti bulutangkis, sepeda, pencak silat, dan voli pantai. Itu yang nanti akan kami segerakan pertemuan dengan mereka agar mendapat penjelasan dan pemahaman yang sama," Imam membeberkan.
"Juga terkait penyederhanaan keuangan. Ibu Menko PMK (Puan Maharani) sangat concern sehingga ke depan diharapkan ada percepatan kebutuhan para atlet kita," katanya.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut membahas adanya komunikasi antarlembaga yang mengembangkan olahraga dan memiliki multievent. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas) dan Pekan Olahraga Pesantren yang menjadi gawe Kementerian Agama.
Imam mengatakan penyelenggaran multievent itu tak boleh tumpang tindih. Koordinasi antarkelembagaan menjadi kuncinya.
"Sehingga, saat penyelenggaraan ke depannya lebih baik dan rapi serta mengantar pada pemenuhan atlet-atlet elit," ungkap menteri asal Bangkalan ini.
"Kami juga bicara tentang PON sebagai bagian dari penyiapan atlet jangka panjang. Bahwa ada pikiran PON akan dilaksanakan dua tahun sekali dalam dua provinsi. Karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan KONI untuk membahas hal ini," kata dia.
(mcy/fem)
