'Selama Belum Resmi (Bubar), Satlak Prima Tidak Boleh Berhenti'

Jakarta - Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Achmad Soetjipto, mengakui terpengaruh oleh gaduhnya wacana pembubaran programnya. Dia minta agar Satlak Prima terus menjalankan tugas sampai muncul Peraturan Presiden yang baru.

Pemerintah berencana untuk memotong jarak antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengembangan prestasi olahraga. Itu demi membuat jalur komunikasi dan birokrasi menjadi lebih sederhana menuju Asian Games 2018.

Pemotongan birokrasi itu disebut-sebut dengan pembubaran Satlak Prima. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tak menampik dan mengiyakan. Dia mengatakan agar Satlak Prima melanjutkan pekerjaannya sampai ada Perpres baru, karena Satlak prima ditetapkan dengan Perpres.

[Baca Juga: Gaduh Pembubaran Satlak Prima, Ini Komentar Menpora Imam Nahrawi]

"Bapak Menteri bilang selama belum ada keputusan resmi saya tidak boleh berhenti. Prima tidak boleh kemudian stuck, kacau. Selama tidak ada keputusan resmi dan mungkin surat keputusannya sedang diproses, tapi pekerjaan kami harus tetap jalan. Begitu (Perpres) keluar, baru berhenti," kata Soetjipto saat ditemui di Kantor PP ITKON, Senayan, Senin (9/10/2017).

Tjip, demikian Achmad Soetjipto karib disapa, tak memungkiri wacana itu memengaruhi atmosfer Satlak Prima. Namun, dia mengingatkan personelnya untuk tetap berkerja sesuai komitmen awal.

"Apalagi pelatih-pelatih strength and conditioning, kami harus tetap turun bersama-sama PB untuk melakukan program yang dijalankan. Salah satunya meningkatkan pelatihan fisik, kemudian asupan, planning jalan terus. Termasuk rencana uji coba disamping pihak birokrasi juga mempercepat proses penyaluran anggaran sisa 2017 ini," ujar dia kemudian.

Sebagai gambaran, sisa anggaran Satlak Prima tahun 2017 adalah Rp 100 miliar. Dana itu rencananya untuk mengakomodir 271 atlet dari 23 cabang olahraga yang diberi Surat Keputusan Prima 1 Oktober.

Cabor-cabor itu adalah angkat besi, dayung, atletik, jetski, panahan, balap sepeda, renang, loncat indah, panjat tebing, paralayang, menembak, taekwondo, tinju, karate, judo, pencak silat, wushu, voli pantai, bulutangkis, bridge, tenis lapangan, soft tenis, dan boling. Mereka direncanakan akan melakukan training camp pada awal November hingga pertengahan Desember 2017.

"Dana Rp 100 miliar ini harus digunakan oleh atlet-atlet ini. Rancangan anggarannya sudah ada, lengkap. Berapa habisnya akomodasi, training camp, try out, cukup untuk semua. Saya sudah laporkan kepada Menpora. Tinggal sekarang jaga betul-betul supaya mekanisme yang sudah disusun berjalan. Salah satunya dengan mekanisme bantuan langsung.

"Jadi PB yang membuat sendiri kebutuhannya apa, kemudian dananya dihibahkan langsung ke PB-nya, tentu setelah verifikasi. Yang menjadi ganjalan adalah perkiraan harga yang dibuat PB, itu kadang-kadang harus terverifikasi oleh tim kementerian. Tetapi kami akan kawal. Jika dianggap tidak normal, maka perlu dibuat by letter. Tidak boleh lisan. Kemudian kami akan panggil PB-PB supaya jalannya bisa terbuka," Tjipto menjelaskan.

"Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran dana minimal 70 persennya cair dulu di bulan Oktober. Akomodasi juga sama. Atlet kami menginap di sini, perkiraan dana keluar Rp 100 juta, oke, keluar Rp 70 juta dulu. Supaya bisa memberi asupan atlet. Setelah itu akhir bulan dipertanggungjawabkan. Lalu 30 persen sisanya bisa dikeluarkan. Ini yang kami rancang sekarang," ujar dia.


(mcy/fem)