Satlak Prima kembali diwacanakan untuk dibubarkan. Itu setelah melesetnya hasil Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Dari 55 medali emas dan perbaikan peringkat di SEA Games 2017, kontingen Indonesia hanya mampu meraih 38 emas dan finis di urutan kelima.
Kegagalan itu diiringi dengan munculnya keluhan pengurus cabang olahraga dan atlet soal keterlambatan dana akomodasi, uang saku atlet, peralatan latih tanding, dan uji coba. Kemenpora bertanggung jawab dengan mengakui keteledoran dan memecat personel yang bersangkutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pemerintah sering menyebut bakal memotong birokrasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan wacana tersebut pada countdown atau hitung mundur Asian Para Games 2018 di Kemayoran, Jumat (6/10/2017). Oleh beberapa pihak, pemangkasan birokrasi itu dimaknai dengan pembubaran Satlak Prima.
[Baca Juga: Wapres JK Berencana Sederhanakan Organisasi Olahraga]
Menpora Imam mengonfirmasi kalau sampai kini Satlak Prima masih berkerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres No. 22 tahun 2010 tentang Prima.
"Karena belum ada Perpres terbaru maka sekarang semuanya masih merujuk pada Perpres 15/2016," kata Imam kepada detikSport pada Senin (10/9/2017).
Namun, Imam juga tak menjamin Satlak Prima tetap dipertahankan.
"Belum tentu juga (tidak dibubarkan)," kata dia.
Terpisah, Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto, menyebut telah melakukan analisis mendalam dengan keberadaan Satlak Prima.
"Sedang diatur mekanisme dan regulasinya sedang dibahas. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang penting birokrasi itu akan diperpendek. Secepatnya November ini," kata Gatot.
"Poinnya bagaimana mekanismenya nanti jangan mengganggu proses persiapan atlet menuju Asian Games 2018," ujar Gatot lagi.
(mcy/fem)