Rabu 11 Oktober 2017, 19:50 WIB
Ini Usulan IOA soal Anggaran Peralatan dan Akomodasi Pelatnas
IOA menemui Menpora Imam Nahrawi (Rengga Sancaya/detikSport)
Jakarta - Indonesian Olympian Assosiation (IOA) telah menyiapkan skenario jika Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) benar-benar dibubarkan. Utamanya, untuk distribusi peralatan dan akomodasi pelatnas.
Keterlambatan peralatan latih tanding, akomodasi, dan uang saku atlet menjadi sorotan setelah kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Pemerintah berencana untuk memotong birokrasi. Muncullah spekulasi pembubaran Satlak Prima.
"Usul kami soal peralatan langsung serahkan langsung kepada pengurus cabangnya masing-masing," kata anggota IOA, Lukman Niode, usai menemui Menpora, Rabu (11/10/2017).
"Itu terobosannya. Jadi, mereka bertanggung jawab untuk peralatan latihannya. Selama ini kan ada lelang, peralatan dibatasi berapa, kami tidak mengerti lah administrasi," kata Lukman.
"Kami mengevaluasi dan tetap bekerja sama dengan pengurus cabor, terutama yang prioritas. Itu yang pertama. Bahkan kami pun saat ini sudah memanggil 12-13 cabor utama dari 23 cabor prioritas untuk berbicara secara internal antara Satlak Prima dan cabor tersebut," tutur dia.
Selain mengungkapkan skenario pengalokasian dana pelatnas kepada cabor, Lukman sekaligus menjelaskan proses kerja Satlak Prima.
"Untuk diketahui, Satlak Prima ini tidak mengambil prediksi segala macam dari awan. Kami berkoordinasi dengan para manajer dan pelatih. Kemampuan mereka di lapangan seperti apa," ujar Lukman.
"Secara teknis, kami sudah inline. Tapi kembali lagi atlet ini jika tidak diperbaiki administrasinya, honornya, akomodasinya, suplemennya, ya akhirnya tidak sempurna. Nah, sistem itu yang harus diperbaiki untuk memback up program tersebut," ungkap dia.
Senada, mantan judoka nasional, Kresna Bayu, mengungkapkan jika ada rencana untuk cabor dan kementerian melakukan penandatangan nota kesepahaman tentang target medali. Ini adalah upaya agar semuanya bisa ikut bertanggung jawab atas hasil yang terjadi di Asian Games nanti.
"Cabor akan menandatangani MoU sendiri tentang target medali, semuanya akan diberikan. Jadi saat kalah atau menang, MoU itu bisa diperlihatkan bahwa Anda bertanggung jawab. itu jadi terobosan ke depan. Jadi tidak macet seperti ini," kata Kresna.
Sebagai informasi, selain Kemenpora, IOA juga akan road show ke beberapa kementerian untuk mencari solusi terkait olahraga dan birokrasinya. Termasuk Kementerian Keuangan Sri Mulyani dan bahkan jika ada waktu kami akan berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo.
(mcy/fem)
Keterlambatan peralatan latih tanding, akomodasi, dan uang saku atlet menjadi sorotan setelah kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Pemerintah berencana untuk memotong birokrasi. Muncullah spekulasi pembubaran Satlak Prima.
"Usul kami soal peralatan langsung serahkan langsung kepada pengurus cabangnya masing-masing," kata anggota IOA, Lukman Niode, usai menemui Menpora, Rabu (11/10/2017).
"Itu terobosannya. Jadi, mereka bertanggung jawab untuk peralatan latihannya. Selama ini kan ada lelang, peralatan dibatasi berapa, kami tidak mengerti lah administrasi," kata Lukman.
"Kami mengevaluasi dan tetap bekerja sama dengan pengurus cabor, terutama yang prioritas. Itu yang pertama. Bahkan kami pun saat ini sudah memanggil 12-13 cabor utama dari 23 cabor prioritas untuk berbicara secara internal antara Satlak Prima dan cabor tersebut," tutur dia.
Selain mengungkapkan skenario pengalokasian dana pelatnas kepada cabor, Lukman sekaligus menjelaskan proses kerja Satlak Prima.
"Untuk diketahui, Satlak Prima ini tidak mengambil prediksi segala macam dari awan. Kami berkoordinasi dengan para manajer dan pelatih. Kemampuan mereka di lapangan seperti apa," ujar Lukman.
"Secara teknis, kami sudah inline. Tapi kembali lagi atlet ini jika tidak diperbaiki administrasinya, honornya, akomodasinya, suplemennya, ya akhirnya tidak sempurna. Nah, sistem itu yang harus diperbaiki untuk memback up program tersebut," ungkap dia.
Senada, mantan judoka nasional, Kresna Bayu, mengungkapkan jika ada rencana untuk cabor dan kementerian melakukan penandatangan nota kesepahaman tentang target medali. Ini adalah upaya agar semuanya bisa ikut bertanggung jawab atas hasil yang terjadi di Asian Games nanti.
"Cabor akan menandatangani MoU sendiri tentang target medali, semuanya akan diberikan. Jadi saat kalah atau menang, MoU itu bisa diperlihatkan bahwa Anda bertanggung jawab. itu jadi terobosan ke depan. Jadi tidak macet seperti ini," kata Kresna.
Sebagai informasi, selain Kemenpora, IOA juga akan road show ke beberapa kementerian untuk mencari solusi terkait olahraga dan birokrasinya. Termasuk Kementerian Keuangan Sri Mulyani dan bahkan jika ada waktu kami akan berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo.
(mcy/fem)
