.webp)
Pembubaran Satlak Prima membuat pengurus cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pembinaan atlet. KONI juga diminta untuk kembali turun sebagai pengawas.
Namun, cabang olahraga masih bingung dengan detail tugas mereka. Pemerintah diminta tak buang-buang waktu agar pelatnas bisa segera dimulai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Baca Juga: Hendro Yap Tunggu Kepastian Turun di Asian Games]
Senada, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga PASI, Taufik Yudi Mulyanto, pemerintah segera mengajak bicara PB/PP untuk mendiskusikan pelatnas.
"Hanya memang karena legalitas pelatnas identik dengan Satlak Prima, sementara organisasinya bubar. Jadi, banyak yang bertanya. Apalagi SK menyangkut dengan support dana, akomodasi, dan lain-lainnya," kata Taufik kepada detikSport, Senin (30/10/2017).
"Bagi PB mungkin sebuah kondisi yang wajar dari sisi administrasi. Tapi jika dari atlet SK menjadi dukungan utama. Karena itu menjadi status dia untuk bisa mendapat honor dan transport, juga dukungan akomodasinya. Tidak jarang, urusan yang sifatnya di luar urusan lapangan bersandar pada uang saku mereka juga," dia menjelaskan.
Hingga kini, PASI masih menggunakan sistem berlatih yang menyebar di beberapa daerah, menyusul renovasi kawasan Gelora Bung Karno menuju Asian Games 2018. Pelatnas atleti dihelat di lima lokasi, yakni Pangalengan, Cibinong, Bali, dan Rawamangun, ada terakhir Bandung.
Taufik pun berharap kendala-kendala ini segera diselesaikan. Terutama terkait status SK alet dan pendukungnya, seperti uang saku dan akomodasi.
"Iya dong. Segera. Status mengenai timnas SK dan supportnya itu yang dijelaskan seperti uang saku, akomodasi, dan lebih-lebih lagi nanti ada masa uji coba," dia berharap.
(mcy/fem)
