KONI Bahas Perpres Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Bersama PB/PP

Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menggelar rapat koordinasi dan konsultasi bersama KONI provinsi dan federasi cabang olahraga. Agenda utama membahas implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2017

Rapat antara KONI dengan pengurus besar/pengurus pusat (PB/PP) itu digelar di Hotel Bidakara, 30-31 Oktober. Rapat itu untuk menyatukan pendapat pelaksanaan pelatnas dengan pembubaran Satlak Prima usai munculnya Perpres tentang Peningkatan Prestasi Olaharaga Nasional. Perpres itu sebagai pengganti Perpres nomor 15 tahun 2016 tentang Program Indonesia Emas.

"Tentu acara ini sangat penting karena kami KONI Pusat memiliki sejumlah informasi yang harus kami sampaikan kepada para peserta, KONI provinsi, pengurus besar induk cabor," kata Tono, Senin (30/10/2017).

"Salah satunya, adalah Perpres ini. Kemudian, beberapa kegiatan yang harus dilakukan yang sifatnya secara teknis dan pernah menjadi masalah pada persiapan SEA Games 2017. Masalah-masalah ini akan kita bahas dan dicari solusinya supaya tidak terjadi masalah lagi pada kesempatan yang akan datang," dia menambahkan.

"Termasuk tentang program dan anggaran. Keduanya akan melalui KONI Pusat supaya tertata dan bisa diberikan solusinya. Supaya anggaran itu tidak asal dibuat, tapi dirancang sedemikian rupa dan penyalurannya kepada PB dan langsung bisa terlaksana," tutur Tono.

Tono juga menjelaskan jika KONI akan datang untuk mendampingi dan membantu kelancaran daripada pelatnas. Meski anggaran, diklaim Tono, belum turun namun KONI berjanji bahwa anggaran tidak lagi menjadi kendala di masa akan datang.

Mayor Jenderal TNI (Purn.) yang memiliki nama lengkap Valentinus Suhartono Suratman ini juag sudah memahami tugas dari KONI yang tertulis dalam Perpres Nomor 95 tersebut. Termasuk mendampingi cabor dalam menentukan standar seleksi dan pemilihan atlet.

"Jadi membantu pemerintah mengawasi dan mendampingi cabor-cabor. jadi bicara mengawasi cukup luas tentu akan dikordinir, lalu dikendalikan, kemudian diberikan pedampingan karena PB-PB di sini cukup hitogren tidak semuanya bisa melakukan yang namanya bentuk program dan anggaran yang diajukan pemerintah. Nah, kami akan medampingi supaya pelatnas itu berhasil," ujar dia.

"PB kami mendampingi dan mengawasi. Kami akan mendata karena bagaimanapun mereka butuh KONI utnuk mempercepat proses yang selama ini terkendala. Perintahnya sudah jelas," dia menambahkan.


(mcy/fem)