Pemerintah melalui Kemenpora berjanji akan memfasilitasi 40 cabor yang akan turun di Asian games 2018 mulai 18 Agustus sampai 2 September. Nominalnya sesuai perhitungan target.
Sebagai langkah pembuka, pengurus cabor diminta mengajukan proposal anggaran. Dalam prosesnya, cabor kecewa karena nominal dalam proposal dipotong terlalu besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Baca Juga: 5 PB di Forum Cabor Pertanyakan Pemangkasan Anggaran Asian Games 2018]
"Pertama, mereka harus tahu, alokasi APBN untuk prestasi Asian Games dan Asian Para Games itu sebanyak Rp 735,06 miliar dibagi ke semua cabor yang mengikuti AG dan APG. Kemudian diproporsionalkan lagi mana yang menjadi prioritas pemerintah, cabor prioritas medali karena ada juga yang karnea tuan rumah maka harus didukung," kata Imam di Kantor Kemenpora, Jumat (5/1/2018).
"Tapi ada juga dari catatan pemerintah dan KONI, ada cabor dan nomor event yang harus dapat dukungan lebih dari itu. Nah, sekarang dari semua permintaan diverifikasi. Dari verifikasi pun cabor harus paham, ada alat ukur dan standar yang harus dipenuh dan tidak mungkin gelondongan. Semisal mau berangkat ke luar negeri. Berapa anggarannya ya harus disebut. Kira-kira standar harga tiket berapa, hal-hal detail begini harus dipahami cabor itu," dia menjelaskan.
"Tentu, tidak mungkin memenuhi semua permintaan. Di sini kesempatan bagi cabor untuk meyakinkan dunia usaha, industri, swasta untuk berpartisipasi dan membantu," Imam menjelaskan.
Menurut menteri asal Bangkalan ini, pemerintah sudah berupaya untuk mendorong seluruh dunia usaha untuk membantu pembiayaan maupun promosi bagi masa depan atlet. Bahkan sudah ada surat edaran resminya. "Ini akan kami terus kami lakukan (dorong)," katanya.
"Ada tambahan dana baru ke depan. Saya tinggal tunggu nanti ini. Tapi tentu semakin banyak protes akan memolorkan waktu pencairan dan saya tidak ingin seperti itu karena perintah Presiden awal tahun cabor harus sudah melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU), kemudian dicairkan sambil dievaluasi dalam perjalanannya," ujarnya.
"Ini kan bertahap nanti sampai 12 bulan ke depan. Tidak mungkin langsung dikasih gelondongan Rp 10 miliar langsung. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan," ujar dia.
(mcy/fem)











































