Tinjau Infrastruktur PON 2020, Menko PMK Ingatkan Penggunaan Berkelanjutan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau proses pembangunan infrastruktur yang akan dipakai pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Ia menekankan pentingnya penggunaan berkelanjutan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Merauke, Kamis (23/1), ia didampingi langsung oleh Bupati Merauke, Frederikus Gebze. Keduanya memantau proses pembangunan venue olahraga dan rumah susun yang akan menjadi tempat tinggal atlet PON 2020 yang bertanding di Merauke.

Sesuai rencana, ada enam cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Merauke. Enam cabor itu yakni balap motor, sepakbola putri, catur, gulat, wushu, dan anggar.

Pada kesempatan kali ini, Muhadjir melihat progres pembangunan sirkuit motor di distrik Tanah Miring dan Stadion Kaltapal. Selain itu, ia juga meninjau penyelesaian rumah susun (rusun) PUPR di wilayah Rimba Jaya dan juga rusun di Universitss Musamus.

Di sela kunjungannya, ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada bangunan yang terbengkalai seusai PON 2020 berakhir. Baginya, penggunaan yang berkelanjutan itu penting, salah satunya demi pembinaan atlet-atlet Papua.

"Ada beberapa catatan juga tadi di lapangan. Terutama pemanfaatan setelah PON. Itu harus dipikirkan betul, jangan sampai pengalaman yang terjadi di beberapa tempat, di mana setelah selesai kegiatan PON, maka fasilitas yang dibangun susah payah itu kemudian mangkrak," ujar Muhadjir kepada wartawan di Stadion Kaltapal, Merauke.

"Kami tidak ingin, khususnya pemerintah pusat, karena sudah mengeluarkan APBN besar-besaran, setelah PON nanti tidak termanfaatkan dengan baik."

"Karena itu saya diskusi dengan Bupati Merauke, Ketua PB PON, wanti-wanti jangan sampai setelah kami membangun susah payah ini tidak dimanfaatkan lebih lanjut, terutama dalam rangka pembinaan atlet-atlet yang ada di Papua.

"Supaya nanti muncul bibit-bibit unggul, talenta olahraga yang hebat dari Papua ini tersalurkan dengan baik. Tidak hanya menyumbangkan dharma baktinya untuk kepentingan Papua, tapi juga untuk kepentingan nasional," sambung eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.