.webp)
Menpora Zainudin Amali konsisten dengan pendiriannya terkait jadwal menggulirkan kembali kompetisi. Dia menunggu izin gugus tugas COVID-19.
Pelaksanaan kompetisi cabang-cabang olahraga nasional hampir dua bulan disetop. Sejumlah pertanyaan pun muncul kapan liga-liga tersebut bisa digelar kembali. Tak terkecuali dari para anggota Komisi X.
Dalam rapat kerja Komisi X dengan Amali, melalui daring, Senin (11/5/2020), pertanyaan itu pun tak luput dilontarkan anggota. Lantas apa jawab Menpora?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tentu konsisten untuk hal ini. Sesuai apa yang saya laporkan pada Raker pada 13 April lalu, kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan atlet dan pelatih dibandingkan yang lain-lain," kata Amali.
"Tetapi kami juga tidak bisa menutup mata untuk persiapan-persiapan baik multievent seperti Olimpiade, SEA Games, maupun single event Piala Dunia U-20 2021, pasti semua tahu bagaimana mempersiapkan recovery atlet. Jika mereka sempat berhenti satu sampai dua bulan, pasti butuh enam sampai sembilan bulan untuk merecovery itu," dia menjelaskan.
"Kami sadar itu tapi kami juga berhadapan dengan COVID-19. Kesepakatan kami dengan KONI dan cabang-cabang olahraga, khususnya yang melaksanakan kegiatan kompetisi profesional, sepakbola ada Liga 1, Liga 2, kemudian basket ada IBL, kemudian bola voli ada Proliga, bulutangkis juga ada turnamen, yang bisa kami sampaikan begitu Satgas dan Gugus Tugas penanganan COVID-19 oke, kami baru oke," ujarnya.
Menteri asal Gorontalo itu mengaku tak ingin mengambil risiko jika tetap memaksa gelar padahal kondisi wabah belum sepenuhnya aman.
Meskipun begitu, dia juga tak abai dengan perkembangan di luar negeri yang sudah ada pemikiran memulai liga dalam waktu dekat. Seperti pemerintah Inggris yang mengizinkan kompetisi digelar lagi pada 1 Juni mendatang.
"Mudah-mudahan dengan sudah mulainya ada pemikiran bahwa negara-negara lain sudah ada yang mulai kompetisi, latihan-latihan bersama, nah kami akan ikuti dan cermati perkembangan itu," ujarnya.
Di sisi lain, politisi Golkar itu, menuntut cabang-cabang profesional untuk lebih kreatif melakukan kegiatan dan tidak bertumpu pada apa yang dilakukan oleh pemerintah.
(mcy/cas)
