.webp)
Oktohari membawa jabatan Ketua Umum PB ISSI saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023. Belakangan, jabatannya dipersoalkan karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOI.
Dalam AD/ART KOI, ketua umum tidak diperkenankan merangkap jabatan. Aturan itu bahkan menjadi salah satu syarat seseorang untuk menjadi ketua umum.
Akan tetapi, PB ISSI juga berat melepas Oktohari. Eks Ketua Asian Para Games 2018 itu sudah kadung melekat dengan olahraga balap sepeda, juga sudah memberi prestasi.
Di antaranya, Oktohari sukses memajukan balap sepeda Indonesia dengan mengirim atletnya ke Olimpiade Rio de Janeiro 2016, melalui Tony Syafruddin. Ia juga berhasil menghidupkan kembali Tour de Indonesia (TdI) yang sempat mati suri penyelenggaraannya.
Di level Asian Games 2018, Oktohari, yang sudah memimpin PB ISSI selama dua periode, juga berhasil mengantarkan atletnya meraih medali emas di nomor downhill, melalui Tiara Andini Prastika dan Khoiful Mukhib. Terakhir, Oktohari juga menjadi wakil presiden Konfederasi Balap Sepeda ASia (ACC) pada 2017.
Rentetan prestasi yang dipersembahkan Oktohari itu yang dinilai memberatkan PB ISSI melepasnya. Di sisi lain, Oktohari juga harus fokus menyelesaikan tugas-tugas barunya dalam lingkup yang lebih luas bersama KOI.
"Terkait dengan jabatan saya yang masih ada di ISSI, telah disepakati diberikan waktu satu tahun untuk PB ISSI beregenerasi. Tentunya, secara pribadi, saya menyampaikan kepada ISSI supaya lebih fokus menyelesaikan tanggung jawab tersebut," kata Oktohari, usai Rapat Anggota Luar Biasa KOI 2020 melalui aplikasi Zoom, Senin (8/6/2020).
Oktohari juga memberi kebebasan bagi organisasi tertinggi balap sepeda tanah air itu untuk memilih sosok penggantinya. Ia berharap penggantinya bisa lebih baik.
"Tentunya harus yang lebih baik dari saya dan (mampu) mengembangkan prestasi balap sepeda Indonesia," ujarnya.
(yna/yna)
