.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengantongi tiga jabatan penting dalam lima bulan. Bagaimana ia mengemban tiga tugas sekaligus?
Listyo Sigit menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) periode 2021-2025, Sabtu (3/4/2021). Ia menjadi calon tunggal di pemilihan orang nomor satu di kepengurusan balap sepeda, yang sebelumnya dijabat oleh Raja Sapta Oktohari.
Nama Listyo dikukuhkan dalam Munaslub PB ISSI yang dihadiri 32 Pengurus Provinsi tersebut di FX Tower, Jakarta. Sayangnya, Listyo berhalangan hadir dalam Munaslub. Ia diwakili oleh Kombes Pol Wahyu Adiningrat, yang juga membawa pesan visi-misi yang diusung Listyo untuk PB ISSI. Salah satunya, meningkatkan kualitas kepengurusan dan prestasi sepeda nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum kesuksesan itu, Listyo faktanya menyandang jabatan dari cabang olahraga bulutangkis. Dia merupakan Sekretaris Jenderal Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Ia masuk dalam daftar susunan kepengurusan Agung Firman Sampurna pada 23 Desember 2020.
Sebulan penunjukkannya di PBSI, Listyo ternyata juga didapuk sebagai Kapolri baru pada 27 Januari lalu. Merespons tambahan jabatan itu, Ketua Umum PP PBSI Agung Firman mengatakan belum bisa memastikan kelanjutan jabatan Sekretaris Jenderal karena masih dijabat oleh Listyo dan masih menunggu pelantikan oleh KONI.
Tiga jabatan yang diraih Listyo ini cukup menarik karena diraihnya dalam waktu relatif singkat, lima bulan.
"Kalau pengalaman di mana-mana bukan pejabatnya yang ingin mendapat jabatan itu, atau Pak Listyo yang ingin mengemban tugas itu, tapi orang-orang di cabor yang menghendaki adanya public figure atau orang yang berpengaruh dalam kepengurusan cabor," kata pemerhati olahraga Djoko Pekik kepada detikSport, Minggu (4/4/2021).
"Tapi ini juga menjadi menarik kenapa orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan olahraga seolah-olah dikalahkan oleh orang yang tadinya tidak keliihatan di olahraga," dia menjelaskan.
"Kenapa kita (orang yang biasa di olahraga) tak percaya diri, itu yang perlu instropeksi. Jadi bukan salahnya publik figure jika diminta menjabat posisi penting, bukan salah Pak Listyo, karena ini merupakan pengabdian, bukan nyari penghasilan."
Lebih dari itu, Djoko meyakini, bahwa Kapolri Listyo sudah memikirkan kemampuannya terkait mengemban tiga tugas penting sekaligus. Hanya perlu diperhatikan ialah susunan kepengurusan yang akan ia bentuk di PB ISSI.
"Saya kira begini, beliau mau menjabat ini pasti sudah terpikirkan sebelumnya kalau beliau mampu. Tapi ini akan ada pengambil keputusan. Seperti yang saya bilang kalau publik figure, harus ada ketua harian, nah kalau sekretaris maka harus ada wakil sekretaris," katanya.
"Karena kalau dilihat dari waktu kan tidak cukup. Tapi bisa diatasi jika ketua umumnya sibuk maka harus diback-up ketua harian yang punya banyak waktu. Ketua harian ini juga harus mampu mengomunikasikan kebijakan atau menjadi jembatan sehingga program dari Ketum bisa berjalan. Itu yang harus dipikirkan cabor-cabor," ujarnya.
Begitupun soal dobel jabatan dalam sebuah organisasi olahraga. Menurutnya, selama tidak ada masalah dengan regulasi dari AD/ART masing-masing cabang olahraga maka seseorang itu bisa terus menjalankan tugasnya.
Menukil aturan AD/ART PBSI, pasal 14 ayat 2 butir (g) dijelaskan : 'Semua jabatan di pengurus pusat/pengurus provinsi/pengurus kabupaten/kota tidak boleh rangkap jabatan di semua tingkatan cabang olahraga lain selain cabang olahraga bulutangkis'
"Kalau ada aturan seperti itu maka kita kembalikan ke cabornya karena yang mengusung adalah cabornya. Jika tak ada larangan boleh-boleh saja. Hanya kita berpikir kepatutan saja terhadap tugas berat yang harus diemban," Djoko menegaskan.
(mcy/cas)
