.webp)
Kemenpora mengomentari soal rangkap jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di induk organisasi cabang olahraga. PBSI dan ISSI diminta lakukan ini.
Listyo menjabat dua posisi penting di Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) dalam waktu yang nyaris berdekatan. Ia lebih dulu menjadi Sekretaris Jenderal PBSI, kemudian empat bulan berikutnya menjadi Ketua Umum PB ISSI.
Rangkap jabatan ini menjadi masalah lantaran Listyo dinilai melanggar aturan AD/ART PBSI pasal 14, ayat 2, butir g. Inti aturan itu ialah semua jabatan di pengurus pusat dilarang merangkap jabatan di semua tingkatan cabor selain cabor bulutangkis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenpora melalui Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto berharap hal ini bisa segera diselesaikan oleh kedua organisasi cabor. Ia tak ingin persoalan ini justru menjadi sorotan negatif kepada Kapolri Listyo Sigit karena dinilai tak paham aturan.
"Terkait dengan sudah diberi amanatnya beliau sebagai Ketua Umum PB ISSI, tentu saja beliau yang datang dari aparat penegak hukum tak ingin melanggar peraturan," kata Gatot kepada detikSport, Minggu (4/4/2021).
"Saran kami kepada pengurus ISSI, mohon jangan tempatkan beliau pada kondisi yang dilematis. Pasti beliau sungkan menolak apalagi itu jabatan prestius. Maka, kami mohon kepada PB ISSI agar memberikan regulasi, memberikan laporan yang utuh kepada Pak Listyo," ujarnya.
"Jangan sampai kemudian ini menjadi sorotan dari publik. 'Lo ini datang dari aparat penegak hukum tapi malah berbenturan dengan AD/ART itu sendiri'. Kami yakin teman-teman di ISSI pasti bisa memberikan gambaran tersebut, Itu yang pertama," tutur Gatot.
"Yang kedua, kalau akhirnya harus memilih, tentu saja itu di ranah para petinggi PBSI dan PB ISSI untuk duduk bareng. Hal ini untuk menentukan beliau akhirnya lebih baik duduk di mana (organisasinya). Nah yang tak kalah penting kami berharap di era Pak Okto (Raja Sapta Oktohari) sudah bagus, di era Pak Listyo akan lebih bagus lagi."
Gatot lantas menjelaskan alasan mengapa PB ISSI yang harus memberi gambaran kepada Listyo bukan PBSI. Menurutnya, PBSI tidak salah karena mereka yang lebih dulu meminang Listyo sebagai Sekretaris Jenderal organisasi bulutangkis. "PBSI itu lebih dulu (menunjuk Listyo Sigit) jadi tidak bisa disalahkan. Kecuali PBSI legawa untuk melepas beliau sebagai Sekjen," tuturnya.
"Saya kira PBSI juga banyak kader dan Pak Agung Firman Sampurna (Ketum PBSI) sangat akurat apalagi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Artinya tak sulit bagi beliau untuk menghadirkan sosok yang bisa ditempatkan sebagai Sekjen. Apalagi jaringan beliau luas sekali," ujar Gatot menyoal jika Sekjen PBSI diganti.
(mcy/cas)
