Panjat Tebing RI Risaukan Imbas Sanksi WADA ke Kejuaraan Dunia di Bali

Mercy Raya - Sport
Selasa, 19 Okt 2021 15:00 WIB
The World Anti-Doping Agency or WADA logo is pictured at the Russkaya Zima (Russian Winter) Athletics competition in Moscow on February 9, 2020. - The entire board of Russias athletics federation has resigned as the government attempts to find a way out of the countrys deepening doping crisis before this years Olympic Games. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
WADA, Badan Antidoping Dunia. (Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Jakarta -

Setelah Indonesia gagal mengibarkan Merah Putih di Piala Thomas 2020, kini beberapa cabang olahraga mulai khawatir batal menjadi tuan rumah kejuaraan dunia.

Salah satunya Federasi Panjat Tebing Indonesia. Mereka cemas slot Kejuaraan Dunia Panjat Tebing yang sejatinya akan dihelat di Bali, 22-24 September 2022, akan tercoret imbas sanksi yang diberikan WADA, Badan Antidoping Dunia kepada Indonesia.

"Kami sangat menyesalkan bahwa ada momen yang begitu kita nantikan, ternyata harus gagal karena persoalan kinerja sebuah lembaga. Dua puluh tahun kita menunggu piala Thomas kembali kepangkuan Ibu Pertiwi dan itu adalah momen yang bisa mengangkat rasa kebanggaan kita sebagai bangsa, ternyata malah hilang karena kinerja yang buruk dari LADI," kata Ketua Umum FPTI Yenny Wahid dalam rilis yang diterima detikSport, Selasa (19/10/2021).

"Dan sekarang kami ikut khawatir karena tahun depan kami sudah terjadwal untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Cup Panjat Tebing. Kami galau dan khawatir bahwa peluang ini akan tertutup karena LADI. Jika belum beres, maka kita gagal menjadi host. Sementara persiapan sudah matang," ujar putri almarhum Gus Dur tersebut.

Kekecewaan Yenny cukup beralasan. Sebab, Indonesia sudah diberikan waktu oleh WADA terkait penyelesaian beberapa persoalan yang menjadi penyebab dijatuhkannya sanksi oleh WADA.

Sebagai informasi, WADA sudah melayangkan surat kepada LADI pada 15 September dengan kesempatan 21 hari untuk menyelesaikannya. Sampai akhirnya, WADA mengirimkan surat pemberitahuan resmi jika Indonesia sebagai negara non compliant soal doping pada 7 Oktober.

Sedangkan koordinasi baru dilakukan pada 8 Oktober lalu dan ditandai dengan pembentukan tim yang terdiri dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan LADI, serta perwakilan cabor dan Kemenpora.

Memang LADI melalui pernyataan Sekjennya, Dessy Rosmelita, telah meminta maaf. Namun, Yenny mendesak agar persoalan tersebut dapat terselesaikan secepatnya.

"Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pernyataan tersebut, yang lebih penting adalah kerja cepatnya untuk menyelesaikan. Jangan sampai gara-gara problem administrasi satu lembaga, satu bangsa yang terhukum," kata Yenny.

"Saya berharap sekali bahwa ini adalah kejadian terakhir yang menimpa atlet dan bangsa kita. Ada rentang waktu 21 hari yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berharap betul hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," Yenny menegaskan.

(mcy/krs)