Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, sangat concern soal dana perwalian olahraga di Indonesia. Hal tersebut diyakini bisa mempercepat prestasi dan bisnis olahraga.
Peraturan soal dana perwalian olahraga nasional dituangkan dalam pasal 82 UU Keolahragaan terbaru yang disahkan pada 15 Februari 2022. Syaiful Huda berharap alokasi dana perwalian olahraga ke depan bisa seperti dana perwalian kebudayaan yang dinilai sudah cukup memuaskan.
"Soal dana perwalian olahraga ini jadi concern kami di Komisi X karena alokasi dana untuk olahraga kita masih 0,00 sekian persen, satu persen saja tidak ada," kata Syaiful Huda dalam acara diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat PSSI Pers beberapa hari lalu.
"Pemerintah serius mendorong olahraga menjadi berbagai kepentingan, seperti sport industry dan sport tourism, tetapi di saat yang sama bujetnya tidak mengafirmasi itu."
"Makanya, waktu itu kami ingin ada mandatory dua persen kalau enggak satu persen (untuk alokasi dana perwalian olahraga) dari APBN," ia menjelaskan.
Syaiful Huda berharap bantuan semua pihak terkait agar mampu mendorong pemerintah supaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat gerak cepat, yaitu dengan membentuk badan dana perwalian.
"Karena sudah ada UU-nya, kita harus sama-sama mendorong Pemerintah supaya Kemenkeu secepatnya membentuk badan dana perwalian," ujarnya.
"Saya meyakini (anggaran) ini bisa dipakai secara maksimal untuk percepatan prestasi maupun industri bisnis olahraga Indonesia," tegas pria dari Fraksi PKB ini.
Simak Video "Ketua Komisi III Berharap RKUHP Disahkan Pada Masa Sidang Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(ran/bay)
