ASEAN Para Games 2022 siap digelar di Jawa Tengah pada akhir Juli mendatang. Pemerintah siap mengemban tugas besar tersebut.
Hal itu diungkapkan Menpora Zainudin Amali usai melakukan Rapat Kabinet Terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo, juga Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun, pada Selasa (22/3/2022).
Dalam rapat tersebut, Menpora asal Gorontalo itu menyebut telah diputuskan Indonesia siap menggelar hajatan multiajang olahraga atlet-atlet penyandang disabilitas negara-negara ASEAN dua tahunan tersebut.
Hal itu setelah Vietnam menyatakan ketidaksanggupannya menggelar APG pada tahun ini. Padahal, ASEAN Para Games sedianya kerap digelar berdampingan atau setelah SEA Games dilangsungkan.
"Setelah kami menyampaikan kesiapan dan penunjukkan kepada Indonesia sebagai tuan rumah, akhirnya dalam rapat yang dipimpin langsung Bapak Presiden telah diputuskan kita siap, bersedia, menjadi tuan rumah ASEAN Para Games (APG)," kata Amali dalam live streaming Youtube Sekretariat Presiden.
Politikus Golkar ini mengatakan pelaksanaan ASEAN Para Games akan berlangsung pada akhir Juli ini. Kendati waktu penyelenggaraan cukup mepet namun ia optimistis karena Indonesia pernah menggelar event yang sama pada 2011.
"Jadi nanti (APG 2022) akan digelar di Jawa Tengah. Ada yang Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, dan beberapa tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan," sebutnya.
Amali lantas mengungkapkan alasan pemilihan sejumlah lokasi pelaksanaan tersebut, salah satunya pemusatan latihan NPC Indonesia yang saat ini dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah, dan sekitarnya.
"Lalu ada rumah sakit Soeharso Ortopedic, kita tahu fungsi dari rumah sakit itu. Selain itu, ada juga UNS 11 Maret yang memberi dukungan untuk sport science sehingga disepakati negara-negara ASEAN, Indonesia dan kemudian sudah tertuju ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Itu yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas tadi," ujarnya.
"Kami siap dan tentu penyelenggaraan ini langsung di bawah pemerintahan pusat sebagai badan pertimbangannya adalah Bapak Menko PMK dan anggota menteri-meneteri terkait, kemudian penyelenggaranya langsung kami, dan ada penanggung jawab. Sementara itu, NPC Indonesia akan bertanggung jawab untuk prestasi. Sedangkan Menteri PU PR akan bertanggung jawab untuk infrastruktur dan lain-lain," kata Amali.
